alexametrics
23.6 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Parah! Empat Pegawai Pemkab Ponorogo Terlibat Korupsi Proyek Jalan

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Perbaikan Jalan Jenangan-Kesugihan, Pulung, 2017 silam menyisakan masalah. Polisi menetapkan enam tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam proyek itu kemarin (1/4). Empat di antaranya pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

Polisi mencium kejanggalan proyek yang didanai APBD Rp 1,38 miliar itu setelah menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Desember 2017 lalu. Hasil audit menyatakan adanya kelebihan bayar Rp 438,5 juta. ‘’Sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengembalikan ke kas daerah,’’ kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo.

Setelah dugaan rasuah menguat, polisi akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) mendasar laporan 2019 silam. Polisi juga turut meminta auditor menghitung kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 940,32 juta. Kerugian negara itu ditemukan dari perbedaan spesifikasi (spek) dalam dokumen kontrak dengan kondisi riil di lapangan. ‘’Pekerjaan tetap dilaksanakan meskipun ada perbedaan spek,’’ ujar Kapolres.

Tender proyek itu dimenangkan CV Diyah Kencana yang beralamat di Dusun Kebon, Desa/Kecamatan Pulung. Setelah berhasil menyisihkan 13 peserta lelang lainnya pada Juli 2017. CV Diyah Kencana mengajukan penawaran senilai Rp 1,35 miliar. ‘’Pemenang tender itu mengalihkan pekerjaannya ke orang lain,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Jika Tak Ada Jadwal Manggung Pilih Jualan Dawet

EP, direktur CV Diyah Kencana, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai EP selaku pemenang tender tidak menyediakan personel sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran. Bahkan, pekerjaan dilimpahkan ke FH, subkontraktor yang juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka lainnya merupakan pegawai DPUPKP. Yakni, NHD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Polisi menilai NHD menyalahi kewenangan lantaran tidak melarang maupun memberikan sanksi kepada CV Diyah Kencana. Juga tidak menyusun laporan administrasi dan membantu pencairan anggaran. Sementara S selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dinilai tidak melakukan pemeriksaan lapangan. Termasuk K sebagai sekretaris PPHP dan ME sebagai anggota PPHP yang diduga turut terlibat dalam lingkaran setan proyek jalan tersebut.

Sejauh ini polisi telah memeriksa sedikitnya 20 saksi dan empat ahli. Mereka disangkakan pasal 2 atau pasal 3 UU RI 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU RI 20/2021 tentang Tipikor. Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. ‘’Ancaman pidana maksimal 20 tahun,’’ ungkap Kapolres. (kid/c1/fin/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Perbaikan Jalan Jenangan-Kesugihan, Pulung, 2017 silam menyisakan masalah. Polisi menetapkan enam tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam proyek itu kemarin (1/4). Empat di antaranya pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

Polisi mencium kejanggalan proyek yang didanai APBD Rp 1,38 miliar itu setelah menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Desember 2017 lalu. Hasil audit menyatakan adanya kelebihan bayar Rp 438,5 juta. ‘’Sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengembalikan ke kas daerah,’’ kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo.

Setelah dugaan rasuah menguat, polisi akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) mendasar laporan 2019 silam. Polisi juga turut meminta auditor menghitung kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 940,32 juta. Kerugian negara itu ditemukan dari perbedaan spesifikasi (spek) dalam dokumen kontrak dengan kondisi riil di lapangan. ‘’Pekerjaan tetap dilaksanakan meskipun ada perbedaan spek,’’ ujar Kapolres.

Tender proyek itu dimenangkan CV Diyah Kencana yang beralamat di Dusun Kebon, Desa/Kecamatan Pulung. Setelah berhasil menyisihkan 13 peserta lelang lainnya pada Juli 2017. CV Diyah Kencana mengajukan penawaran senilai Rp 1,35 miliar. ‘’Pemenang tender itu mengalihkan pekerjaannya ke orang lain,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Sedot Rp 200 Juta Perbaiki Jogging Track Stadion Batoro Katong

EP, direktur CV Diyah Kencana, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai EP selaku pemenang tender tidak menyediakan personel sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran. Bahkan, pekerjaan dilimpahkan ke FH, subkontraktor yang juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka lainnya merupakan pegawai DPUPKP. Yakni, NHD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Polisi menilai NHD menyalahi kewenangan lantaran tidak melarang maupun memberikan sanksi kepada CV Diyah Kencana. Juga tidak menyusun laporan administrasi dan membantu pencairan anggaran. Sementara S selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dinilai tidak melakukan pemeriksaan lapangan. Termasuk K sebagai sekretaris PPHP dan ME sebagai anggota PPHP yang diduga turut terlibat dalam lingkaran setan proyek jalan tersebut.

Sejauh ini polisi telah memeriksa sedikitnya 20 saksi dan empat ahli. Mereka disangkakan pasal 2 atau pasal 3 UU RI 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU RI 20/2021 tentang Tipikor. Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. ‘’Ancaman pidana maksimal 20 tahun,’’ ungkap Kapolres. (kid/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/