PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemesan Sasana Praja mulai antre berderet. Ada 28 yang sudah inden memanfaatkan gedung pertemuan milik Pemkab Ponorogo di awal Januari ini. Tak urung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat berani mematok target pendapatan Rp 371,5 juta selama setahun. ‘’Pesan untuk acara pernikahan atau komunitas,’’ kata Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Ponorogo Heru Budi Santoso, Kamis (6/1).
Target yang dipatok BPKAD itu naik 100 persen lebih lantaran sumbangan Sasana Praja ke pendapatan asli daerah (PAD) tahun lalu hanya diproyeksikan Rp 172,627 juta. Heru optimistis mampu melampaui target tersebut lantaran pemesan sudah berdatangan. ‘’Kalau tidak terhambat PPKM, perkiraan saya bisa melebihi target,’’ ujarnya.
Sasana Praja tahun lalu menyumbang PAD sebesar Rp 141,125 juta. Hanya kisaran 75 persen dari target yang dipatok. Heru mengatakan, banyak pemesan yang terpaksa membatalkan pemakaian gedung seluas 900 meter persegi itu lantaran terbentur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Mulai Juni hingga Oktober, pihaknya menolak 30 pemesanan. ‘’Kami tolak karena waktu itu PPKM level 4 yang tidak boleh mengadakan acara apa pun,’’ jelasnya. (mg7/c1/hw)
PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemesan Sasana Praja mulai antre berderet. Ada 28 yang sudah inden memanfaatkan gedung pertemuan milik Pemkab Ponorogo di awal Januari ini. Tak urung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat berani mematok target pendapatan Rp 371,5 juta selama setahun. ‘’Pesan untuk acara pernikahan atau komunitas,’’ kata Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Ponorogo Heru Budi Santoso, Kamis (6/1).
Target yang dipatok BPKAD itu naik 100 persen lebih lantaran sumbangan Sasana Praja ke pendapatan asli daerah (PAD) tahun lalu hanya diproyeksikan Rp 172,627 juta. Heru optimistis mampu melampaui target tersebut lantaran pemesan sudah berdatangan. ‘’Kalau tidak terhambat PPKM, perkiraan saya bisa melebihi target,’’ ujarnya.
Sasana Praja tahun lalu menyumbang PAD sebesar Rp 141,125 juta. Hanya kisaran 75 persen dari target yang dipatok. Heru mengatakan, banyak pemesan yang terpaksa membatalkan pemakaian gedung seluas 900 meter persegi itu lantaran terbentur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Mulai Juni hingga Oktober, pihaknya menolak 30 pemesanan. ‘’Kami tolak karena waktu itu PPKM level 4 yang tidak boleh mengadakan acara apa pun,’’ jelasnya. (mg7/c1/hw)
