alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Guru PPPK di Ponorogo Pertanyakan Honor Maret hingga Mei

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Honor guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama cair. Honor sebulan sebesar Rp 2.996.500 telah masuk ke masing-masing rekening ratusan guru sejak akhir Juni. Total penerimanya 974 guru.

Saat ini ramai diperbincangkan bahwa besaran gaji itu tak sesuai dengan masa kerja guru PPPK yang telah dimulai per Februari. Nah, ke mana honor bulan Maret hingga Mei?

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo Winarko Arief menegaskan bahwa persoalan gaji tidak dapat diutak-atik. Dia menyebut, guru PPPK tahap pertama keluar SK per 1 Februari. Kemudian surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) tertanggal per 1 Mei. ‘’Sehingga penggajiannya mulai Juni,’’ ujarnya, Rabu (6/7).

Winarko menjelaskan, dasar mulainya pemberian honorarium berpatokan pada SPMT. Dia mencontohkan seorang pegawai dimutasi ke dinas B. Maka, pemberian honor juga menyesuaikan tanggal berapa masuknya pegawai tersebut ke dinas B. ‘’Terhitungnya gaji itu menyesuaikan SPMT,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Fondasi Proyek Jembatan di Ponorogo Runtuh, Dua Pekerja Tewas

Dia menambahkan, terkait SPMT menjadi kewenangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat. Pun soal honorarium tersebut setiap daerah tidak sama. Tidak menutup kemungkinan ada daerah yang menunda menyesuaikan kondisi guru PPPK. ‘’Belum tentu semua (daerah, Red) sama, mungkin ada yang ditunda juga,’’ ungkapnya.

Sejatinya, hak PPPK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Belanja pegawai masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU). Hanya, pemerintah pusat tidak menjelaskan secara detail peruntukan pos DAU tersebut. ‘’Sudah masuk DAU, memang peruntukannya berbeda. Hanya tersirat  saja,’’ jelasnya.

Karena itu, sementara ini honorarium PPPK ditanggung daerah dari pos APBD. Winarko memperkirakan ke depan belanja pegawai tersebut bakal dibebankan ke daerah. Tentu, kondisi itu merepotkan lantaran penentu kuota PPPK adalah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang mengajukan usulan. ‘’Seharusnya yang nanggung pusat, tapi akhirnya baliknya ke daerah,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Honor guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama cair. Honor sebulan sebesar Rp 2.996.500 telah masuk ke masing-masing rekening ratusan guru sejak akhir Juni. Total penerimanya 974 guru.

Saat ini ramai diperbincangkan bahwa besaran gaji itu tak sesuai dengan masa kerja guru PPPK yang telah dimulai per Februari. Nah, ke mana honor bulan Maret hingga Mei?

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo Winarko Arief menegaskan bahwa persoalan gaji tidak dapat diutak-atik. Dia menyebut, guru PPPK tahap pertama keluar SK per 1 Februari. Kemudian surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) tertanggal per 1 Mei. ‘’Sehingga penggajiannya mulai Juni,’’ ujarnya, Rabu (6/7).

Winarko menjelaskan, dasar mulainya pemberian honorarium berpatokan pada SPMT. Dia mencontohkan seorang pegawai dimutasi ke dinas B. Maka, pemberian honor juga menyesuaikan tanggal berapa masuknya pegawai tersebut ke dinas B. ‘’Terhitungnya gaji itu menyesuaikan SPMT,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Ngeluh Pusing, Siswi SMP di Ponorogo Meninggal di Hari Pertama PTM

Dia menambahkan, terkait SPMT menjadi kewenangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat. Pun soal honorarium tersebut setiap daerah tidak sama. Tidak menutup kemungkinan ada daerah yang menunda menyesuaikan kondisi guru PPPK. ‘’Belum tentu semua (daerah, Red) sama, mungkin ada yang ditunda juga,’’ ungkapnya.

Sejatinya, hak PPPK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Belanja pegawai masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU). Hanya, pemerintah pusat tidak menjelaskan secara detail peruntukan pos DAU tersebut. ‘’Sudah masuk DAU, memang peruntukannya berbeda. Hanya tersirat  saja,’’ jelasnya.

Karena itu, sementara ini honorarium PPPK ditanggung daerah dari pos APBD. Winarko memperkirakan ke depan belanja pegawai tersebut bakal dibebankan ke daerah. Tentu, kondisi itu merepotkan lantaran penentu kuota PPPK adalah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang mengajukan usulan. ‘’Seharusnya yang nanggung pusat, tapi akhirnya baliknya ke daerah,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru