23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Pecah Rekor, UMK Ponorogo 2023 Naik 10 Persen

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pekerja di Ponorogo patut semringah. Sebab di tahun resesi nanti, rezeki yang didapat tidak seret-seret amat. Seiring meningkatnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023. Bahkan, tren kenaikannya memecahkan rekor lima tahun belakangan.

UMK Ponorogo naik 10 persen. Semula Rp 1,954 juta (2022) menjadi Rp 2,149 juta (2023). Rabu malam (7/12), gubernur telah menerbitkan SK 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK 2023 di Jatim. ‘’Ada 15 kabupaten/kota di Jawa Timur yang naik sepuluh persen,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo Suprianto.

Konteks di Ponorogo, ketetapan UMK dari gubernur itu bahkan lebih tinggi dibanding yang diusulkan pemkab. Adapun usulan yang disepakati dewan pengupahan kabupaten (DPK) dan mendapat persetujuan bupati UMK naik menjadi Rp 2,100 juta.

Usulan tersebut naik sebesar 7,63 persen dari UMK tahun ini. Perhitungan usulan itu mendasar pada Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. ‘’Gubernur menetapkan UMK lebih tinggi dari usulan, kenaikannya sepuluh persen,’’ lanjutnya.

Sesuai Permenaker 18/2022, kenaikan UMK dibatasi maksimal sepuluh persen dari UMK tahun berjalan. Keputusan kenaikan UMK 2023 mulai diterapkan secara serentak per 1 Januari tahun depan. ‘’Sesuai aturan itu kenaikan tidak boleh lebih dari sepuluh persen,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Level PPKM Meningkat, Pengunjung Mal di Kota Madiun Menurun

Suprianto menyebut kenaikan UMK 2023 sebesar Rp 195.428 merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Ada berbagai pertimbangan dan faktor penyebabnya. Selain kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan akibat terdampak Covid-19, juga disebabkan aturan yang digunakan berbeda setiap tahunnya.

Sementara rumus penghitungan kenaikan UMK diatur dalam regulasi tersebut. ‘’Per 1 Januari 2023 nanti seluruh perusahaan sudah harus menerapkan kenaikan UMK sebagaimana yang menjadi keputusan gubernur,’’ sambungnya.

Aturan kenaikan UMK ini berlaku bagi perusahaan non-UMKM. Salah satu syaratnya, perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari sepuluh pekerja wajib menerapkan kenaikan UMK tahun depan.

Pihaknya bakal melakukan pengawasan dan monitor ketat guna memastikan kenaikan UMK benar-benar diterapkan seluruh perusahaan di kabupaten ini. ‘’Kami akan tingkatkan pengawasan,’’ tegasnya. (kid/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pekerja di Ponorogo patut semringah. Sebab di tahun resesi nanti, rezeki yang didapat tidak seret-seret amat. Seiring meningkatnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023. Bahkan, tren kenaikannya memecahkan rekor lima tahun belakangan.

UMK Ponorogo naik 10 persen. Semula Rp 1,954 juta (2022) menjadi Rp 2,149 juta (2023). Rabu malam (7/12), gubernur telah menerbitkan SK 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK 2023 di Jatim. ‘’Ada 15 kabupaten/kota di Jawa Timur yang naik sepuluh persen,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo Suprianto.

Konteks di Ponorogo, ketetapan UMK dari gubernur itu bahkan lebih tinggi dibanding yang diusulkan pemkab. Adapun usulan yang disepakati dewan pengupahan kabupaten (DPK) dan mendapat persetujuan bupati UMK naik menjadi Rp 2,100 juta.

Usulan tersebut naik sebesar 7,63 persen dari UMK tahun ini. Perhitungan usulan itu mendasar pada Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. ‘’Gubernur menetapkan UMK lebih tinggi dari usulan, kenaikannya sepuluh persen,’’ lanjutnya.

Sesuai Permenaker 18/2022, kenaikan UMK dibatasi maksimal sepuluh persen dari UMK tahun berjalan. Keputusan kenaikan UMK 2023 mulai diterapkan secara serentak per 1 Januari tahun depan. ‘’Sesuai aturan itu kenaikan tidak boleh lebih dari sepuluh persen,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Petasan Balon Udara Medelak, Rumah dan Sekolah di Ponorogo Rusak

Suprianto menyebut kenaikan UMK 2023 sebesar Rp 195.428 merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Ada berbagai pertimbangan dan faktor penyebabnya. Selain kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan akibat terdampak Covid-19, juga disebabkan aturan yang digunakan berbeda setiap tahunnya.

Sementara rumus penghitungan kenaikan UMK diatur dalam regulasi tersebut. ‘’Per 1 Januari 2023 nanti seluruh perusahaan sudah harus menerapkan kenaikan UMK sebagaimana yang menjadi keputusan gubernur,’’ sambungnya.

Aturan kenaikan UMK ini berlaku bagi perusahaan non-UMKM. Salah satu syaratnya, perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari sepuluh pekerja wajib menerapkan kenaikan UMK tahun depan.

Pihaknya bakal melakukan pengawasan dan monitor ketat guna memastikan kenaikan UMK benar-benar diterapkan seluruh perusahaan di kabupaten ini. ‘’Kami akan tingkatkan pengawasan,’’ tegasnya. (kid/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru