23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Pemkab Ponorogo Hemat Rp 30,69 M, Efisiensi 132 Proyek Fisik di Tahun Ini 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Akhir masa korona ditandai dengan efisiensi anggaran besar-besaran. Sepanjang 2022 ini, pemkab membukukan penghematan Rp 30,69 milar.

Nominal duit itu didapat dari selisih penawaran 132 paket proyek fisik maupun non fisik. Anggaran puluhan miliar itu berpotensi ngendon menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun berikutnya.

Sesuai pagu, seharusnya pemkab membayar Rp 234,32 miliar kepada para pemenang tender. Namun, dari hasil lelang pemkab hanya membayar Rp 203,63 miliar.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Ponorogo Budi Darmawan menyebut selisih tersebut sebagai efisiensi anggaran. ‘’Jadi bisa dikatakan efisiensi anggaran mencapai Rp 30,69 miliar,’’ katanya.

Penghematan tertinggi pada lelang pekerjaan penataan pedesrian Jalan Urip Sumaharjo (Ursum) tembus di angka Rp 2,38 miliar. Sekaligus proyek dengan anggaran paling gede dengan pagu anggaran Rp 8,17 miliar.

Dari pagu tersebut, pemenang tender menawar di angka Rp 6,129 miliar. ‘’Memang yang dipilih itu harga penawaran terendah,’’ jelasnya.

Sedangkan efisiensi paling kecil pada proyek rehabilitasi ruang kelas dengan leading sector dinas pendidikan (dindik). Dari pagu Rp 250 juta, pemkab membayar Rp 241,6 juta sesuai harga penawaran penyedia pemenang lelang. Sehingga didapatkan penghematan pada proyek tersebut senilai Rp 8,35 juta.

Baca Juga :  TNI dan Polri Berondong 16.890 Dosis Vaksin

‘’Lelang ini ada yang dari APBD induk dan ada yang dari PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun ini,’’ ujarnya.

Budi menyatakan, selisih pagu dengan nilai kontrak atau harga penawaran menjadi kewenangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. Bisa jadi berpotensi menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

Kendati tidak menutup kemungkinan direalisasikan menjadi program dalam PAK, jika tender tersebut terlokalisasi melalui pos APBD induk tahun ini.

‘’Selama ini kalau tender sebelum PAK, selisihnya dimanfaatkan untuk PAK bisa fisik atau konstruksi. Kalau tendernya di PAK, selisih berpotensi menjadi Silpa,’’ urainya.

Dari seluruh paket tender, 90 persen di antaranya merupakan proyek fisik. Sedangkan 10 persen sisanya pengadaan barang dan jasa lainnya.

Satu paket yang belum tender yakni Monumen Reog dan Museum Peradaban yang saat ini masih dalam proses. ‘’Sebenarnya total 133 paket selama tahun ini,’’ pungkasnya. (kid/fin)  

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Akhir masa korona ditandai dengan efisiensi anggaran besar-besaran. Sepanjang 2022 ini, pemkab membukukan penghematan Rp 30,69 milar.

Nominal duit itu didapat dari selisih penawaran 132 paket proyek fisik maupun non fisik. Anggaran puluhan miliar itu berpotensi ngendon menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun berikutnya.

Sesuai pagu, seharusnya pemkab membayar Rp 234,32 miliar kepada para pemenang tender. Namun, dari hasil lelang pemkab hanya membayar Rp 203,63 miliar.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Ponorogo Budi Darmawan menyebut selisih tersebut sebagai efisiensi anggaran. ‘’Jadi bisa dikatakan efisiensi anggaran mencapai Rp 30,69 miliar,’’ katanya.

Penghematan tertinggi pada lelang pekerjaan penataan pedesrian Jalan Urip Sumaharjo (Ursum) tembus di angka Rp 2,38 miliar. Sekaligus proyek dengan anggaran paling gede dengan pagu anggaran Rp 8,17 miliar.

Dari pagu tersebut, pemenang tender menawar di angka Rp 6,129 miliar. ‘’Memang yang dipilih itu harga penawaran terendah,’’ jelasnya.

Sedangkan efisiensi paling kecil pada proyek rehabilitasi ruang kelas dengan leading sector dinas pendidikan (dindik). Dari pagu Rp 250 juta, pemkab membayar Rp 241,6 juta sesuai harga penawaran penyedia pemenang lelang. Sehingga didapatkan penghematan pada proyek tersebut senilai Rp 8,35 juta.

Baca Juga :  Proyek MPP Ngawi Tahap I Minus Empat Persen

‘’Lelang ini ada yang dari APBD induk dan ada yang dari PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun ini,’’ ujarnya.

Budi menyatakan, selisih pagu dengan nilai kontrak atau harga penawaran menjadi kewenangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. Bisa jadi berpotensi menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

Kendati tidak menutup kemungkinan direalisasikan menjadi program dalam PAK, jika tender tersebut terlokalisasi melalui pos APBD induk tahun ini.

‘’Selama ini kalau tender sebelum PAK, selisihnya dimanfaatkan untuk PAK bisa fisik atau konstruksi. Kalau tendernya di PAK, selisih berpotensi menjadi Silpa,’’ urainya.

Dari seluruh paket tender, 90 persen di antaranya merupakan proyek fisik. Sedangkan 10 persen sisanya pengadaan barang dan jasa lainnya.

Satu paket yang belum tender yakni Monumen Reog dan Museum Peradaban yang saat ini masih dalam proses. ‘’Sebenarnya total 133 paket selama tahun ini,’’ pungkasnya. (kid/fin)  

Most Read

Artikel Terbaru