alexametrics
24.4 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Kepala BPKAD Ponorogo Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Tanggungan OPD

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – BUKAN lari dari tanggung jawab. Yang harus menanggung pembayaran pajak kendaraan bermotor pelat merah adalah pihak pengguna. Yakni, masing-masing organisasi perangkat daerah (SKPD) berikut biaya pemeliharaan kendaraan dinas itu. ‘’Kami hanya melakukan penatausahaan,’’ kata Eka Okgie Rustama, kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ponorogo, Rabu (15/12).

Ketika disodori data 886 unit kendaraan bermotor pelat merah yang menunggak pajak, Eka tidak menampiknya. Namun, tanggung jawab penuh berada di pihak pengguna. BPKAD sudah melimpahkan pengelolaan kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat itu ke masing-masing SKPD. Nah, setiap SKPD mestinya sudah menganggarkan biaya pajak kendaraan bermotor (PKB). ‘’Kami sudah limpahkan. Perawatan dan pajak kendaraan tanggung jawab pihak kedua (pengguna, Red),’’ ujarnya.

Pihaknya sudah menertibkan administrasi kendaraan dinas yang resmi dilelang. Jika Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim mengirim surat pemberitahuan tagihan pajak kendaraan, maka BPKAD meneruskannya ke SKPD. Tatkala sosialisasi di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun, persoalan seperti itu ternyata nyaris terjadi di semua wilayah. ‘’Kami yang memegang data di mana dan siapa pemakai kendaraan itu,’’ jelas Eka.

Baca Juga :  Belasan Bangunan Pemkab Madiun Butuh Perbaikan

Dia memastikan ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak itu menyebar di sejumlah kantor SKPD. Pemanfaatan kendaraan dinas selama ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. ‘’Harus ada surat pinjam pakai dan pemakainya harus berstatus PNS,’’ ungkapnya.

Seperti diberitakan, ratusan unit kendaraan bermotor pelat merah menunggak pajak. Mayoritas jenis sepeda motor roda dua. Ada juga sepeda motor roda tiga, mobil pikap, truk, blind van, ambulans, hingga mobil tahanan. Kendaraan bermotor yang menunggak pajak itu mayoritas inventaris SKPD di lingkup Pemkab Ponorogo.

UPT Bapenda Jatim sudah dua kali melayangkan surat ke BPKAD beserta Sekretariat Daerah (Setda) Ponorogo untuk segera melunasi tunggakan pajak tersebut. Bersamaan itu, petugas dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ponorogo rajin memberikan informasi soal kendaraan bermotor yang pajaknya tertunggak. (mg7/c1/hw)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – BUKAN lari dari tanggung jawab. Yang harus menanggung pembayaran pajak kendaraan bermotor pelat merah adalah pihak pengguna. Yakni, masing-masing organisasi perangkat daerah (SKPD) berikut biaya pemeliharaan kendaraan dinas itu. ‘’Kami hanya melakukan penatausahaan,’’ kata Eka Okgie Rustama, kepala Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ponorogo, Rabu (15/12).

Ketika disodori data 886 unit kendaraan bermotor pelat merah yang menunggak pajak, Eka tidak menampiknya. Namun, tanggung jawab penuh berada di pihak pengguna. BPKAD sudah melimpahkan pengelolaan kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat itu ke masing-masing SKPD. Nah, setiap SKPD mestinya sudah menganggarkan biaya pajak kendaraan bermotor (PKB). ‘’Kami sudah limpahkan. Perawatan dan pajak kendaraan tanggung jawab pihak kedua (pengguna, Red),’’ ujarnya.

Pihaknya sudah menertibkan administrasi kendaraan dinas yang resmi dilelang. Jika Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim mengirim surat pemberitahuan tagihan pajak kendaraan, maka BPKAD meneruskannya ke SKPD. Tatkala sosialisasi di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun, persoalan seperti itu ternyata nyaris terjadi di semua wilayah. ‘’Kami yang memegang data di mana dan siapa pemakai kendaraan itu,’’ jelas Eka.

Baca Juga :  Pemkab Ponorogo Bakal Pindah TPA Mrican

Dia memastikan ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak itu menyebar di sejumlah kantor SKPD. Pemanfaatan kendaraan dinas selama ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. ‘’Harus ada surat pinjam pakai dan pemakainya harus berstatus PNS,’’ ungkapnya.

Seperti diberitakan, ratusan unit kendaraan bermotor pelat merah menunggak pajak. Mayoritas jenis sepeda motor roda dua. Ada juga sepeda motor roda tiga, mobil pikap, truk, blind van, ambulans, hingga mobil tahanan. Kendaraan bermotor yang menunggak pajak itu mayoritas inventaris SKPD di lingkup Pemkab Ponorogo.

UPT Bapenda Jatim sudah dua kali melayangkan surat ke BPKAD beserta Sekretariat Daerah (Setda) Ponorogo untuk segera melunasi tunggakan pajak tersebut. Bersamaan itu, petugas dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ponorogo rajin memberikan informasi soal kendaraan bermotor yang pajaknya tertunggak. (mg7/c1/hw)

Most Read

Artikel Terbaru

/