alexametrics
23 C
Madiun
Thursday, July 7, 2022

200 Sekolah di Ponorogo tanpa Kepala

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan jabatan kepala sekolah (Kasek) mendesak pengisian. Selain menghambat kualitas pendidikan, ’’dualisme jabatan’’ yang melekat pada seseorang dinilai kurang optimal dalam mengemban amanah.

Catatan Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, tak kurang dari 200-an sekolah hanya dipimpin pelaksana tugas (Plt) Kasek. Mereka yang dobel jabatan itu notabene Kasek di sekolah lain. Kekosongan Kasek definitif itu didominasi SD (75 persen), disusul SMP dan paling sedikit TK. ‘’Butuh percepatan (pengisian jabatan, Red) agar tidak ada lagi Plt Kasek,’’ kata Kadindik Ponorogo Nurhadi Hanuri, Senin (16/5).

Nurhadi tak menampik bahwa kekosongan jabatan Kasek definitif berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah terkait. Padahal, dunia pendidikan hari ini dituntut efektif, efisien, dan berkualitas. Tiap sekolah membutuhkan pemimpin yang komunikatif dan memiliki kemampuan manajerial mumpuni. ‘’Kami telah menyiapkan (calon Kasek, Red). Mereka masih muda, potensial, dan siap diterjunkan,’’ ujarnya.

Aturan main pengangkatan Kasek dimandatkan Permendikbudristek 40/2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Merujuk aturan itu, salah satu syaratnya memiliki sertifikat Guru Penggerak. Nurhadi menyebut bahwa saat ini para guru masih menantikan pendaftaran sertifikasi Guru Penggerak tersebut. ‘’Tapi, pemkab diizinkan mengangkat guru sebelum tersertifikasi Guru Penggerak. Itu dapat menjadi solusi,’’ terangnya.

Baca Juga :  Sebelum Lengser, Ipong Bakal Resmikan Pasar Legi Ponorogo

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dalam Permendikbud terkait. Intinya, jika jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau Guru Penggerak tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai Kasek meski belum memiliki sertifikat yang dimaksud. Penunjukan itu sampai dengan adanya guru yang tersertifikasi Guru Penggerak. ‘’Sebenarnya leluasa, tapi hanya dapat menjabat satu periode yaitu selama empat tahun,’’ paparnya.

Setelah Kasek yang baru dilantik, mereka berkesempatan mendaftar sertifikasi Guru Penggerak. Sehingga dapat meneruskan jabatan pada periode berikutnya. Soal kualitas, Nurhadi berani menjamin para kandidat itu jempolan. Pihaknya hanya menunjuk guru yang berkompetensi. Sekaligus lulus seleksi administrasi. ‘’Kami juga memberikan penguatan pembinaan agar mereka layak menjadi Kasek,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan jabatan kepala sekolah (Kasek) mendesak pengisian. Selain menghambat kualitas pendidikan, ’’dualisme jabatan’’ yang melekat pada seseorang dinilai kurang optimal dalam mengemban amanah.

Catatan Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, tak kurang dari 200-an sekolah hanya dipimpin pelaksana tugas (Plt) Kasek. Mereka yang dobel jabatan itu notabene Kasek di sekolah lain. Kekosongan Kasek definitif itu didominasi SD (75 persen), disusul SMP dan paling sedikit TK. ‘’Butuh percepatan (pengisian jabatan, Red) agar tidak ada lagi Plt Kasek,’’ kata Kadindik Ponorogo Nurhadi Hanuri, Senin (16/5).

Nurhadi tak menampik bahwa kekosongan jabatan Kasek definitif berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah terkait. Padahal, dunia pendidikan hari ini dituntut efektif, efisien, dan berkualitas. Tiap sekolah membutuhkan pemimpin yang komunikatif dan memiliki kemampuan manajerial mumpuni. ‘’Kami telah menyiapkan (calon Kasek, Red). Mereka masih muda, potensial, dan siap diterjunkan,’’ ujarnya.

Aturan main pengangkatan Kasek dimandatkan Permendikbudristek 40/2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Merujuk aturan itu, salah satu syaratnya memiliki sertifikat Guru Penggerak. Nurhadi menyebut bahwa saat ini para guru masih menantikan pendaftaran sertifikasi Guru Penggerak tersebut. ‘’Tapi, pemkab diizinkan mengangkat guru sebelum tersertifikasi Guru Penggerak. Itu dapat menjadi solusi,’’ terangnya.

Baca Juga :  Deadline Vaksinasi PMK Tinggal Tiga Hari Lagi

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dalam Permendikbud terkait. Intinya, jika jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau Guru Penggerak tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai Kasek meski belum memiliki sertifikat yang dimaksud. Penunjukan itu sampai dengan adanya guru yang tersertifikasi Guru Penggerak. ‘’Sebenarnya leluasa, tapi hanya dapat menjabat satu periode yaitu selama empat tahun,’’ paparnya.

Setelah Kasek yang baru dilantik, mereka berkesempatan mendaftar sertifikasi Guru Penggerak. Sehingga dapat meneruskan jabatan pada periode berikutnya. Soal kualitas, Nurhadi berani menjamin para kandidat itu jempolan. Pihaknya hanya menunjuk guru yang berkompetensi. Sekaligus lulus seleksi administrasi. ‘’Kami juga memberikan penguatan pembinaan agar mereka layak menjadi Kasek,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/