alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Ketua DPRD Ponorogo Didesak Sebutkan Nama Oknum Dewan Terlibat Calo PPPK

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Terjadi sedikit kegaduhan di tubuh DPRD Ponorogo. Pasca mencuatnya dugaan keterlibatan dua anggota dewan dalam jaringan calo pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Komisi A DPRD Ponorogo mendesak Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengungkap dua nama itu ke publik. Komisi yang membidangi urusan kepegawaian itu merasa tersudutkan. Unek-unek tersebut diutarakan ketika Sekretaris Komisi A Eko Priyo Utomo membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna kemarin (15/8). ‘’Menyikapi dinamika yang berkembang, ini sedikit menimbulkan kegaduhan di internal DPRD,’’ kata Eko.

Eko menyebut ada tiga rumusan dari hasil hearing bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat. Komisi A mendesak permasalahan itu ditangani sampai tuntas. Juga dibuka seterang-terangnya. ‘’Sehingga isu yang berkembang itu dapat mengerucut untuk selesai. Terus terang, dinamikanya luar biasa,’’ ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Pemkab juga didesak segera membentuk tim khusus. Komisi A memiliki kewenangan untuk memantau progres penyelidikan dari tim khusus bentukan pemkab tersebut. ‘’Agar penyelesaiannya bisa terukur dan cepat,’’ tuturnya.

Komisi A juga mendesak Ketua DPRD Ponorogo Sunarto membuka dua nama oknum dewan yang terlibat ke publik. ‘’Ketua menyebut dua anggota dewan. Logika sederhananya, berarti sudah mengantongi dua nama. Kami dorong dibuka saja dua nama itu sehingga tidak menimbulkan suuzan di antara anggota,’’ pintanya.

Baca Juga :  Ribuan Perawat di Ponorogo Disuntik Antibodi Keempat

Eko bersama komisinya berharap keterbukaan publik ini bakal membuat kegaduhan tidak berkepanjangan. Sehingga kinerja wakil rakyat tidak terganggu. ‘’Saya harapkan dibuka dua nama itu. Jadi, penyelesaiannya bisa berjalan paralel. Internal diselesaikan badan kehormatan, prosedur hukum juga biar berjalan di ranah hukum,’’ tegasnya.

Kamis (11/8) lalu, Sunarto menyatakan bahwa selama ini tidak pernah menyebut angka dalam pernyataannya. Statement itu berbeda dengan yang disampaikan di awal bahwa ada 2-3 anggota dewan yang diduga terlibat. ‘’Nanti akan kami sampaikan, saya nggak pernah menyebut angka selama ini. Diduga itu bisa iya bisa tidak,’’ kata Sunarto.

Dugaan ada oknum dewan terlibat, seolah menjadi bola liar yang dilempar ke publik. Kendati demikian, Sunarto tidak menampik bakal menindak tegas jika dugaan tersebut terbukti. ‘’Diduga itu tidak menghakimi, kalau toh ada silakan diselesaikan, sampai hari ini kami menunggu. Saya tidak pernah menyebut jumlah, tapi bisa jadi 2, 3, 4. Diduga itu bisa pimpinan, anggota dewan, dan eksekutif,’’ ungkapnya.

Sunarto menambahkan, target dari mencuatnya dugaan kasus ini sejatinya sebagai edukasi. Bahwa dalam proses seleksi PPPK, khususnya formasi guru, tidak mengenal praktik jual beli. ‘’Berita ini berkembang dan akhirnya masyarakat tahu. Target kami bahwa proses (seleksi PPPK, Red) itu tidak pakai uang,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Terjadi sedikit kegaduhan di tubuh DPRD Ponorogo. Pasca mencuatnya dugaan keterlibatan dua anggota dewan dalam jaringan calo pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Komisi A DPRD Ponorogo mendesak Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengungkap dua nama itu ke publik. Komisi yang membidangi urusan kepegawaian itu merasa tersudutkan. Unek-unek tersebut diutarakan ketika Sekretaris Komisi A Eko Priyo Utomo membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna kemarin (15/8). ‘’Menyikapi dinamika yang berkembang, ini sedikit menimbulkan kegaduhan di internal DPRD,’’ kata Eko.

Eko menyebut ada tiga rumusan dari hasil hearing bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat. Komisi A mendesak permasalahan itu ditangani sampai tuntas. Juga dibuka seterang-terangnya. ‘’Sehingga isu yang berkembang itu dapat mengerucut untuk selesai. Terus terang, dinamikanya luar biasa,’’ ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Pemkab juga didesak segera membentuk tim khusus. Komisi A memiliki kewenangan untuk memantau progres penyelidikan dari tim khusus bentukan pemkab tersebut. ‘’Agar penyelesaiannya bisa terukur dan cepat,’’ tuturnya.

Komisi A juga mendesak Ketua DPRD Ponorogo Sunarto membuka dua nama oknum dewan yang terlibat ke publik. ‘’Ketua menyebut dua anggota dewan. Logika sederhananya, berarti sudah mengantongi dua nama. Kami dorong dibuka saja dua nama itu sehingga tidak menimbulkan suuzan di antara anggota,’’ pintanya.

Baca Juga :  Wuih! 5.994 Bayi di Pacitan Dilahirkan via Operasi Caesar

Eko bersama komisinya berharap keterbukaan publik ini bakal membuat kegaduhan tidak berkepanjangan. Sehingga kinerja wakil rakyat tidak terganggu. ‘’Saya harapkan dibuka dua nama itu. Jadi, penyelesaiannya bisa berjalan paralel. Internal diselesaikan badan kehormatan, prosedur hukum juga biar berjalan di ranah hukum,’’ tegasnya.

Kamis (11/8) lalu, Sunarto menyatakan bahwa selama ini tidak pernah menyebut angka dalam pernyataannya. Statement itu berbeda dengan yang disampaikan di awal bahwa ada 2-3 anggota dewan yang diduga terlibat. ‘’Nanti akan kami sampaikan, saya nggak pernah menyebut angka selama ini. Diduga itu bisa iya bisa tidak,’’ kata Sunarto.

Dugaan ada oknum dewan terlibat, seolah menjadi bola liar yang dilempar ke publik. Kendati demikian, Sunarto tidak menampik bakal menindak tegas jika dugaan tersebut terbukti. ‘’Diduga itu tidak menghakimi, kalau toh ada silakan diselesaikan, sampai hari ini kami menunggu. Saya tidak pernah menyebut jumlah, tapi bisa jadi 2, 3, 4. Diduga itu bisa pimpinan, anggota dewan, dan eksekutif,’’ ungkapnya.

Sunarto menambahkan, target dari mencuatnya dugaan kasus ini sejatinya sebagai edukasi. Bahwa dalam proses seleksi PPPK, khususnya formasi guru, tidak mengenal praktik jual beli. ‘’Berita ini berkembang dan akhirnya masyarakat tahu. Target kami bahwa proses (seleksi PPPK, Red) itu tidak pakai uang,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru

/