Perputaran Uang di Bumi Reog Tembus Rp 5 Triliun

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab perlu ‘’teman’’ dalam mengelola keuangan daerah. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim digandeng untuk mengevaluasi setiap kebijakan keuangan. Agar penggunaannya tepat sasaran dan berkorelasi dengan kemakmuran masyarakat.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut jalinan memorandum of understanding (MoU) dengan DJPb Jatim ini sebagai bahan pendamping terhadap daerah lain yang nantinya dapat diimplementasikan di kabupaten ini. ‘’Kami seperti ditemani sehingga lebih tahu kebijakan keuangan itu seperti apa. Di daerah lain juga bagaimana. Nantinya ada percepatan terukur,’’ katanya, kemarin (16/3).

Kerjasama ini bagian dari percepatan realisasi belanja daerah. Hingga periode dua bulan pertama tahun ini tercatat realisasi belanja daerah berkisar 14,24 persen dari total pagu anggaran Rp 2,11 triliun. Perinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) 9,88 persen dari pagu Rp 427,38 juta, serta transfer ke daerah 15,35 persen dari pagu Rp 1,68 triliun. ‘’Masih ada sisa waktu kita kejar sesuai target tiga bulan pertama tahun ini,’’ urainya.

Realisasi belanja daerah pada triwulan pertama tahun ini pemkab ditarget 20 persen. Kang Giri optimistis target yang hanya terpaut 5,76 persen dapat terlampaui.  Pun capaian realisasi belanja daerah sudah mendekati capaian pada periode yang sama tahun lalu. Yakni 14,78 persen dari pagu 2,23 triliun. ‘’Masih banyak manfaat dari kerjasama ini,’’ ujarnya.

Kepala Kanwil DJPb Jatim Taukhid menjelaskan kerjasama ini tak hanya mencakup urusan fiskal. Melainkan kemudahan akses data informasi serta penguatan ekonomi kerakyatan di Ponorogo. ‘’Kami juga memfasilitasi KUR bagi warga untuk permodalan, khususnya UMKM,’’ kata Taukhid.

Tahun lalu, KUR tersalurkan Rp 2,5 triliun. Permodalan untuk UMKM itu digunakan oleh 57 ribu debitur yang seluruhnya warga Ponorogo. Tahun ini, uang yang berputar di Ponorogo ditaksir mencapai Rp 5 triliun lebih. ‘’Sistem pengelolaan keuangan daerah ini terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat,’’ tegasnya. (kid/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab perlu ‘’teman’’ dalam mengelola keuangan daerah. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim digandeng untuk mengevaluasi setiap kebijakan keuangan. Agar penggunaannya tepat sasaran dan berkorelasi dengan kemakmuran masyarakat.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut jalinan memorandum of understanding (MoU) dengan DJPb Jatim ini sebagai bahan pendamping terhadap daerah lain yang nantinya dapat diimplementasikan di kabupaten ini. ‘’Kami seperti ditemani sehingga lebih tahu kebijakan keuangan itu seperti apa. Di daerah lain juga bagaimana. Nantinya ada percepatan terukur,’’ katanya, kemarin (16/3).

Kerjasama ini bagian dari percepatan realisasi belanja daerah. Hingga periode dua bulan pertama tahun ini tercatat realisasi belanja daerah berkisar 14,24 persen dari total pagu anggaran Rp 2,11 triliun. Perinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) 9,88 persen dari pagu Rp 427,38 juta, serta transfer ke daerah 15,35 persen dari pagu Rp 1,68 triliun. ‘’Masih ada sisa waktu kita kejar sesuai target tiga bulan pertama tahun ini,’’ urainya.

Realisasi belanja daerah pada triwulan pertama tahun ini pemkab ditarget 20 persen. Kang Giri optimistis target yang hanya terpaut 5,76 persen dapat terlampaui.  Pun capaian realisasi belanja daerah sudah mendekati capaian pada periode yang sama tahun lalu. Yakni 14,78 persen dari pagu 2,23 triliun. ‘’Masih banyak manfaat dari kerjasama ini,’’ ujarnya.

Kepala Kanwil DJPb Jatim Taukhid menjelaskan kerjasama ini tak hanya mencakup urusan fiskal. Melainkan kemudahan akses data informasi serta penguatan ekonomi kerakyatan di Ponorogo. ‘’Kami juga memfasilitasi KUR bagi warga untuk permodalan, khususnya UMKM,’’ kata Taukhid.

Tahun lalu, KUR tersalurkan Rp 2,5 triliun. Permodalan untuk UMKM itu digunakan oleh 57 ribu debitur yang seluruhnya warga Ponorogo. Tahun ini, uang yang berputar di Ponorogo ditaksir mencapai Rp 5 triliun lebih. ‘’Sistem pengelolaan keuangan daerah ini terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat,’’ tegasnya. (kid/fin)