alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Bupati Ponorogo Pantang Tutup Pasar Hewan

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Nihilnya vaksin serta obat penyakit mulut dan kuku (PMK) tak bisa dibiarkan. Terbukti serangannya kian masif di beberapa daerah. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa persoalan krusial ini ke Pemprov Jatim kemarin (17/5). ‘’Vaksin belum ada, obat belum dianggarkan tahun ini. Saya akan bicara ke provinsi,’’ kata Kang Giri, sapaan bupati.

Kang Giri menegaskan, PMK merupakan jenis penyakit kuno. Kemunculannya kali pertama 1887 silam di Indonesia. Vaksinasi PMK baru masif dijalankan sekitar 1974. Pun, tidak langsung menghentikan sebaran PMK yang terbilang memiliki tingkat penularan hingga 100 persen. Baru 12 tahun berselang Indonesia dinyatakan terbebas dari PMK. ‘’Mudah-mudahan segera ada solusi dari provinsi (terkait obat dan vaksin, Red),’’ ujarnya.

Kang Giri juga telah memberi perintah khusus ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo untuk mengunci sementara (kuntara) distribusi keluar-masuk ternak. Terutama dari daerah yang masuk dalam list endemi. ‘’Tiap perbatasan diperketat, mudah-mudahan tidak masuk ke sini,’’ tuturnya.

Kang Giri memastikan Pasar Hewan Jetis tetap beroperasi. Opsi penutupan dihindari mempertimbangkan dampak ekonomi. Mengingat peternak merupakan kelompok yang paling terdampak wabah PMK. ‘’Pasar tidak ditutup, khawatir lumpuh lagi. Jadi, lebih fokus pada pengawasan dan pengetatan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Lanang Ingin Disatukan

Sejatinya, pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna membahas pencegahan PMK kemarin. Namun, bupati dinas luar (DL) di Surabaya. Rakor di Gedung Pusdalops itu akhirnya ditunda hari ini (18/5). ‘’Sesuai perintah Pak Bupati, rakor digeser besok (hari ini, Red),’’ kata Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun.

Masun menyatakan bahwa pengadaan obat perlu penggeseran anggaran. Langkah itu perlu persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, anggaran operasional perlu segera dialokasikan untuk pencegahan PMK. ‘’Sama sekali tidak ada anggaran untuk PMK karena wabah muncul baru-baru ini, maka anggaran yang belum ter-cover untuk pencegahan segera kami tindak lanjuti,’’ ujarnya.

Pemkab telah membentuk tim gugus tugas untuk menangani wabah ini. Beberapa langkah pencegahan juga telah dilakukan. Pertama, deteksi dini dengan pelacakan dan pengawasan ternak yang terindikasi bergejala serupa PMK. Kedua, menyampaikan informasi secara masif ke peternak.

Ketiga, isolasi makro yakni membatasi lalu lintas ternak dari daerah wabah. Langkah tersebut telah dilakukan bertepatan hari pasaran di Pasar Hewan Jetis, Senin (16/5). ‘’Ada lima titik penyekatan dan 14 daerah wabah yang masuk blacklist. Sapi dari daerah wabah tidak boleh dibawa masuk ke daerah bebas,’’ jelasnya. (kid/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Nihilnya vaksin serta obat penyakit mulut dan kuku (PMK) tak bisa dibiarkan. Terbukti serangannya kian masif di beberapa daerah. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa persoalan krusial ini ke Pemprov Jatim kemarin (17/5). ‘’Vaksin belum ada, obat belum dianggarkan tahun ini. Saya akan bicara ke provinsi,’’ kata Kang Giri, sapaan bupati.

Kang Giri menegaskan, PMK merupakan jenis penyakit kuno. Kemunculannya kali pertama 1887 silam di Indonesia. Vaksinasi PMK baru masif dijalankan sekitar 1974. Pun, tidak langsung menghentikan sebaran PMK yang terbilang memiliki tingkat penularan hingga 100 persen. Baru 12 tahun berselang Indonesia dinyatakan terbebas dari PMK. ‘’Mudah-mudahan segera ada solusi dari provinsi (terkait obat dan vaksin, Red),’’ ujarnya.

Kang Giri juga telah memberi perintah khusus ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo untuk mengunci sementara (kuntara) distribusi keluar-masuk ternak. Terutama dari daerah yang masuk dalam list endemi. ‘’Tiap perbatasan diperketat, mudah-mudahan tidak masuk ke sini,’’ tuturnya.

Kang Giri memastikan Pasar Hewan Jetis tetap beroperasi. Opsi penutupan dihindari mempertimbangkan dampak ekonomi. Mengingat peternak merupakan kelompok yang paling terdampak wabah PMK. ‘’Pasar tidak ditutup, khawatir lumpuh lagi. Jadi, lebih fokus pada pengawasan dan pengetatan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Telaga Ngebel Ditopang Delapan Sumber Mata Air

Sejatinya, pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna membahas pencegahan PMK kemarin. Namun, bupati dinas luar (DL) di Surabaya. Rakor di Gedung Pusdalops itu akhirnya ditunda hari ini (18/5). ‘’Sesuai perintah Pak Bupati, rakor digeser besok (hari ini, Red),’’ kata Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun.

Masun menyatakan bahwa pengadaan obat perlu penggeseran anggaran. Langkah itu perlu persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, anggaran operasional perlu segera dialokasikan untuk pencegahan PMK. ‘’Sama sekali tidak ada anggaran untuk PMK karena wabah muncul baru-baru ini, maka anggaran yang belum ter-cover untuk pencegahan segera kami tindak lanjuti,’’ ujarnya.

Pemkab telah membentuk tim gugus tugas untuk menangani wabah ini. Beberapa langkah pencegahan juga telah dilakukan. Pertama, deteksi dini dengan pelacakan dan pengawasan ternak yang terindikasi bergejala serupa PMK. Kedua, menyampaikan informasi secara masif ke peternak.

Ketiga, isolasi makro yakni membatasi lalu lintas ternak dari daerah wabah. Langkah tersebut telah dilakukan bertepatan hari pasaran di Pasar Hewan Jetis, Senin (16/5). ‘’Ada lima titik penyekatan dan 14 daerah wabah yang masuk blacklist. Sapi dari daerah wabah tidak boleh dibawa masuk ke daerah bebas,’’ jelasnya. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/