alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Ponorogo Masuk Daerah Sasaran Vaksin Anti-PMK

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah pusat ancang-ancang mendistribusikan vaksin anti-PMK. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo telah diminta berkoordinasi dengan Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, pekan lalu.

Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun mengaku telah dimintai usulan data calon penerima vaksinasi. Kini, usulan data itu sedang diproses. Hitungan kasarnya mengacu sapi yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Sementara total populasi di kabupaten ini mencapai 70 ribu sapi. Laporan sementara, jangkitan kasusnya di kisaran 4.000 ekor. Asumsinya, ternak yang diusulkan mendapatkan vaksinasi sekitar 69-an ribu. ‘’Akumulasi yang sehat itu dikurangi yang sakit,’’ ujarnya, Senin (20/6).

Masun menjelaskan, perkiraan data usulan itu dapat berubah. Menyesuaikan fluktuasi laporan kasus terbaru PMK. Namun, Ponorogo layak menjadi daerah sasaran vaksinasi. Mengingat statusnya merupakan daerah tertular dan sebaran PMK kian masif. ‘’Potensi (sasaran, Red) vaksinasi itu sapi yang sehat. Itu pun dapat berubah karena laporan kasus masih terus ada,’’ terangnya.

Masun menyebutkan, ternak yang menjadi sasaran vaksinasi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya ternak sehat atau belum terjangkit PMK. Kemudian, berada di radius sekian meter dari daerah wabah. Ikhtiar ini untuk melindungi dan mencegah sebaran PMK kian meluas. ‘’Larinya tetap data nanti,’’ tegasnya.

Baca Juga :  10 Ribu Orang Diprediksi Mudik ke Ponorogo

Distribusi vaksinasi tergantung dari pemerintah pusat. Prosesnya melalui prosedur karantina. Setelah dikirimkan ke provinsi, barulah diteruskan ke daerah sasaran. ‘’Begitu sampai di Ponorogo, langsung kami berikan,’’ tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Miseri Effendi mendorong vaksinasi disegerakan. Pemkab diminta mengamankan kuota vaksin yang didapat agar menjangkau seluruh populasi ternak. ‘’Kebutuhan seluruh Indonesia baru 800 ribu. Pemkab kami minta melapor agar mendapat tambahan kuota,’’ imbaunya.

Jika jatah vaksin tak memenuhi kuota, pemkab disarankan mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Miseri menilai BTT Rp  5 miliar yang disiapkan untuk penanganan PMK dapat dialokasikan untuk belanja vaksin dan obat. ‘’Tapi, kami harus koordinasikan dengan keuangan. Yang pasti harus mencukupi petani ternak yang ada di Ponorogo,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah pusat ancang-ancang mendistribusikan vaksin anti-PMK. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo telah diminta berkoordinasi dengan Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, pekan lalu.

Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun mengaku telah dimintai usulan data calon penerima vaksinasi. Kini, usulan data itu sedang diproses. Hitungan kasarnya mengacu sapi yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Sementara total populasi di kabupaten ini mencapai 70 ribu sapi. Laporan sementara, jangkitan kasusnya di kisaran 4.000 ekor. Asumsinya, ternak yang diusulkan mendapatkan vaksinasi sekitar 69-an ribu. ‘’Akumulasi yang sehat itu dikurangi yang sakit,’’ ujarnya, Senin (20/6).

Masun menjelaskan, perkiraan data usulan itu dapat berubah. Menyesuaikan fluktuasi laporan kasus terbaru PMK. Namun, Ponorogo layak menjadi daerah sasaran vaksinasi. Mengingat statusnya merupakan daerah tertular dan sebaran PMK kian masif. ‘’Potensi (sasaran, Red) vaksinasi itu sapi yang sehat. Itu pun dapat berubah karena laporan kasus masih terus ada,’’ terangnya.

Masun menyebutkan, ternak yang menjadi sasaran vaksinasi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya ternak sehat atau belum terjangkit PMK. Kemudian, berada di radius sekian meter dari daerah wabah. Ikhtiar ini untuk melindungi dan mencegah sebaran PMK kian meluas. ‘’Larinya tetap data nanti,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Tata Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman-Urip Sumoharjo Ponorogo

Distribusi vaksinasi tergantung dari pemerintah pusat. Prosesnya melalui prosedur karantina. Setelah dikirimkan ke provinsi, barulah diteruskan ke daerah sasaran. ‘’Begitu sampai di Ponorogo, langsung kami berikan,’’ tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Miseri Effendi mendorong vaksinasi disegerakan. Pemkab diminta mengamankan kuota vaksin yang didapat agar menjangkau seluruh populasi ternak. ‘’Kebutuhan seluruh Indonesia baru 800 ribu. Pemkab kami minta melapor agar mendapat tambahan kuota,’’ imbaunya.

Jika jatah vaksin tak memenuhi kuota, pemkab disarankan mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Miseri menilai BTT Rp  5 miliar yang disiapkan untuk penanganan PMK dapat dialokasikan untuk belanja vaksin dan obat. ‘’Tapi, kami harus koordinasikan dengan keuangan. Yang pasti harus mencukupi petani ternak yang ada di Ponorogo,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru