alexametrics
24.5 C
Madiun
Saturday, May 28, 2022

Tujuh ASN Pemkab Ponorogo Jago Bolos Kerja

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Absensi para aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal penting. Tercatat ada tujuh ASN –terdiri pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)– yang termasuk jago bolos karena lebih dari 13 hari tidak masuk kerja tanpa izin. ‘’Termasuk pelanggaran sedang,’’ kata Kabid Pembinaan, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Denik Silvia Kusumaputri, Senin (20/12).

Pihaknya juga mencatat ada dua ASN lainnya melakukan pelanggaran kategori sedang lantaran tidak melapor sudah bercerai. Keduanya mengaku malu setelah rumah tangganya berakhir berantakan. Statusnya sama-sama sebagai tergugat dalam sidang perceraian. Denik mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kategori sedang. ‘’Dapat berupa pemotongan tunjangan kerja, penurunan pangkat, dan penundaan KGB (kenaikan gaji berkala, Red),’’ terangnya.

Denik tak menampik adanya ASN yang terjerat kasus berat. Yakni, seorang PNS di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo yang berstatus tersangka kasus korupsi. ‘’Untuk keputusan selanjutnya kami menunggu hasil persidangan,’’ jelasnya sembari menyebut adanya asas praduga tak bersalah.

Baca Juga :  Staf Presiden Turun Tangan Urai Polemik Reog

Namun, jumlah ASN yang kurang disiplin tahun ini jauh menurun. Sebab, tahun lalu tercatat 15 PNS maupun PPPK melakukan pelanggaran dengan kategori beragam. Kata Denik, kasus pelanggaran ringan dan berat sudah mengacu PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Pemberian sanksi ringan masih menjadi kewenangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ‘’Kalau sudah masuk kasus sedang, kami yang menangani,’’ ungkapnya.

Sementara itu, permohonan perceraian di kalangan ASN tidak semuanya mendapat persetujuan. Ada sekitar 14 permohonan yang masuk ke BKPSDM dan satu di antaranya ditolak lantaran tidak memenuhi syarat. Persyaratan permohonan perceraian memang cukup berat dengan menyertakan bukti yang kuat. Yakni, pasangan masuk penjara, melakukan kekerasan, atau menjadi pemabuk atau penjudi. (mg7/c1/hw/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Absensi para aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal penting. Tercatat ada tujuh ASN –terdiri pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)– yang termasuk jago bolos karena lebih dari 13 hari tidak masuk kerja tanpa izin. ‘’Termasuk pelanggaran sedang,’’ kata Kabid Pembinaan, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Denik Silvia Kusumaputri, Senin (20/12).

Pihaknya juga mencatat ada dua ASN lainnya melakukan pelanggaran kategori sedang lantaran tidak melapor sudah bercerai. Keduanya mengaku malu setelah rumah tangganya berakhir berantakan. Statusnya sama-sama sebagai tergugat dalam sidang perceraian. Denik mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kategori sedang. ‘’Dapat berupa pemotongan tunjangan kerja, penurunan pangkat, dan penundaan KGB (kenaikan gaji berkala, Red),’’ terangnya.

Denik tak menampik adanya ASN yang terjerat kasus berat. Yakni, seorang PNS di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo yang berstatus tersangka kasus korupsi. ‘’Untuk keputusan selanjutnya kami menunggu hasil persidangan,’’ jelasnya sembari menyebut adanya asas praduga tak bersalah.

Baca Juga :  Staf Presiden Turun Tangan Urai Polemik Reog

Namun, jumlah ASN yang kurang disiplin tahun ini jauh menurun. Sebab, tahun lalu tercatat 15 PNS maupun PPPK melakukan pelanggaran dengan kategori beragam. Kata Denik, kasus pelanggaran ringan dan berat sudah mengacu PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Pemberian sanksi ringan masih menjadi kewenangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ‘’Kalau sudah masuk kasus sedang, kami yang menangani,’’ ungkapnya.

Sementara itu, permohonan perceraian di kalangan ASN tidak semuanya mendapat persetujuan. Ada sekitar 14 permohonan yang masuk ke BKPSDM dan satu di antaranya ditolak lantaran tidak memenuhi syarat. Persyaratan permohonan perceraian memang cukup berat dengan menyertakan bukti yang kuat. Yakni, pasangan masuk penjara, melakukan kekerasan, atau menjadi pemabuk atau penjudi. (mg7/c1/hw/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/