alexametrics
23.7 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Kacau Balau Data PMK, Belasan Sapi di Ponorogo Mati dalam Sehari

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Data sebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di lapangan dengan pendataan dinas pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan (dispertahankan) masih selegenje (kacau).

Dispertahankan Ponorogo mendata, total sapi yang terjangkit PMK sebanyak 3.997 ekor. Angka kematian 132 ekor dan potong paksa 256 ekor. Sedangkan data dari Posko Penanganan PMK di Kecamatan Pudak, sapi terjangkit PMK sebanyak 4.716 ekor. Angka kematian 230 ekor dan potong paksa 243 ekor.

Padahal data tersebut penting untuk mengambil kebijakan soal penanganan. Tidak terkecuali pencairan anggaran yang menggunakan uang negara. Pun digunakan sebagai acuan restrukturisasi kredit bagi perbankan.

Jawa Pos Radar Ponorogo melakukan penelusuran di Kecamatan Pudak yang menjadi konsentrasi penanganan PMK. Warman, warga Desa Pudak Kulon, bergegas ganti baju kembali kemarin (20/6) sore. Dia yang semula telah berpakaian setelan sarung-baju koko dan bersiap ke musala itu berganti kaus lengan panjang kelir biru-merah bertuliskan Budidaya Sapi Perah Pudak Kulon. Dia bergegas mengambil cangkul dan lampu penerangan. Tak lupa mengenakan sepatu bot dan topi.

Warman berangkat ke lokasi penguburan ternak yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Bergabung bersama warga lain yang terus berdatangan satu per satu. Ada laporan sapi perah milik seorang warga desa setempat mati. ‘’Satu ekor butuh tenaga orang banyak. Satu desa selalu gotong royong tiap ada kabar sapi mati,’’ kata Warman, Selasa (21/6).

Warman bersama warga desa setempat telah mengubur sedikitnya 12 ekor sapi kemarin. Butuh waktu sedikitnya lima jam untuk menguburkan satu ekor. Mereka bergantian menggali lubang sedalam 3-4 meter. Kemudian menggotong sapi yang rata-rata berbobot delapan kuintal tersebut. ‘’Kalau bisa, pemerintah memikirkan masyarakat. Kalau ada bantuan, bisa buat modal lagi,’’ lanjutnya.

Warman berharap tak ada lagi kabar sapi mati dari tanah kelahirannya. Lokasi penguburan sengaja dijauhkan dari permukiman. Satu lokasi bisa muat untuk mengubur 8-10 ekor. Bahkan, bangkai sapi yang telah dikubur empat hari lalu terlihat bagian kakinya. Sebab, bagian perut mengembang hingga terangkat. ‘’Lahan sementara ini cukup. Tapi, kalau bisa nggak ada yang mati lagi. Kemarin (Minggu 12/6, Red) itu ada 11 ekor mati, hari ini (kemarin) ada 12 ekor,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Ponorogo Bakal Pindah TPA Mrican

Camat Pudak Suwandi mengatakan, setiap ada ternak terjangkit PMK maupun mati, warga berkirim laporan ke perangkat desa maupun satgas. Pihak kecamatan mengintensifkan pantauan di lapangan setiap ada laporan kasus terjangkit atau kematian terbaru. ‘’Awalnya dikubur di tempat masing-masing. Tapi, karena semakin banyak yang mati, ini inisiatif dijadikan satu menjadi kuburan ternak massal,’’ ujarnya.

Suwandi menambahkan, penanganan di lapangan terkendala kurangnya tenaga medis. Belum lagi persoalan obat yang menurutnya semakin sulit didapatkan. ‘’Meskipun tiap ada laporan, gugus tugas dan puskeswan (pusat kesehatan hewan) selalu bergegas terjun ke lapangan,’’ tuturnya.

Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun mengakui adanya perbedaan data kasus PMK. Menurutnya, perbedaan itu disebabkan minimnya tenaga medis. Pihaknya hanya memiliki sembilan mantri hewan yang harus meng-cover 21 kecamatan. Sementara di Kecamatan Pudak ada lima mantri hewan yang diterjunkan. ‘’Kami tambah lagi, ini sementara ada tujuh dari IPB (Institut Pertanian Bogor),’’ kata Masun.

Masun menambahkan, persoalan data terkait dengan tiga bagian yang tak terpisahkan. Yakni, objek data terkait ternak yang dilaporkan, pengambilan data terkait keabsahan di lapangan, serta penyajian data atau laporan. Nah, Masun menduga kacau-balau data itu disebabkan adanya prosedur yang tidak dilalui. Artinya, laporan di tingkat kecamatan tidak melalui pengecekan oleh petugas berkompeten. ‘’Yang bisa memastikan sakit atau tidak bukan mereka, tapi tenaga medis yang kami terjunkan,’’ tegasnya.

Masun khawatir sebagian kasus yang ada bukan murni PMK. Tidak menutup kemungkinan disebabkan penyakit lain. Terkait minimnya tenaga medis, pihaknya bakal menambah dokter hewan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. ‘’Supaya by name by address. Setiap ternak punya ID number, ini punya siapa itu siapa. Kalau nggak dicek akan kacau datanya. Termasuk bantuan, vaksinasi, obat, dan lain-lain juga terkait dengan ID number itu,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Data sebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di lapangan dengan pendataan dinas pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan (dispertahankan) masih selegenje (kacau).

Dispertahankan Ponorogo mendata, total sapi yang terjangkit PMK sebanyak 3.997 ekor. Angka kematian 132 ekor dan potong paksa 256 ekor. Sedangkan data dari Posko Penanganan PMK di Kecamatan Pudak, sapi terjangkit PMK sebanyak 4.716 ekor. Angka kematian 230 ekor dan potong paksa 243 ekor.

Padahal data tersebut penting untuk mengambil kebijakan soal penanganan. Tidak terkecuali pencairan anggaran yang menggunakan uang negara. Pun digunakan sebagai acuan restrukturisasi kredit bagi perbankan.

Jawa Pos Radar Ponorogo melakukan penelusuran di Kecamatan Pudak yang menjadi konsentrasi penanganan PMK. Warman, warga Desa Pudak Kulon, bergegas ganti baju kembali kemarin (20/6) sore. Dia yang semula telah berpakaian setelan sarung-baju koko dan bersiap ke musala itu berganti kaus lengan panjang kelir biru-merah bertuliskan Budidaya Sapi Perah Pudak Kulon. Dia bergegas mengambil cangkul dan lampu penerangan. Tak lupa mengenakan sepatu bot dan topi.

Warman berangkat ke lokasi penguburan ternak yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Bergabung bersama warga lain yang terus berdatangan satu per satu. Ada laporan sapi perah milik seorang warga desa setempat mati. ‘’Satu ekor butuh tenaga orang banyak. Satu desa selalu gotong royong tiap ada kabar sapi mati,’’ kata Warman, Selasa (21/6).

Warman bersama warga desa setempat telah mengubur sedikitnya 12 ekor sapi kemarin. Butuh waktu sedikitnya lima jam untuk menguburkan satu ekor. Mereka bergantian menggali lubang sedalam 3-4 meter. Kemudian menggotong sapi yang rata-rata berbobot delapan kuintal tersebut. ‘’Kalau bisa, pemerintah memikirkan masyarakat. Kalau ada bantuan, bisa buat modal lagi,’’ lanjutnya.

Warman berharap tak ada lagi kabar sapi mati dari tanah kelahirannya. Lokasi penguburan sengaja dijauhkan dari permukiman. Satu lokasi bisa muat untuk mengubur 8-10 ekor. Bahkan, bangkai sapi yang telah dikubur empat hari lalu terlihat bagian kakinya. Sebab, bagian perut mengembang hingga terangkat. ‘’Lahan sementara ini cukup. Tapi, kalau bisa nggak ada yang mati lagi. Kemarin (Minggu 12/6, Red) itu ada 11 ekor mati, hari ini (kemarin) ada 12 ekor,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Stop Keluar Masuk Sapi Perah ke Ponorogo

Camat Pudak Suwandi mengatakan, setiap ada ternak terjangkit PMK maupun mati, warga berkirim laporan ke perangkat desa maupun satgas. Pihak kecamatan mengintensifkan pantauan di lapangan setiap ada laporan kasus terjangkit atau kematian terbaru. ‘’Awalnya dikubur di tempat masing-masing. Tapi, karena semakin banyak yang mati, ini inisiatif dijadikan satu menjadi kuburan ternak massal,’’ ujarnya.

Suwandi menambahkan, penanganan di lapangan terkendala kurangnya tenaga medis. Belum lagi persoalan obat yang menurutnya semakin sulit didapatkan. ‘’Meskipun tiap ada laporan, gugus tugas dan puskeswan (pusat kesehatan hewan) selalu bergegas terjun ke lapangan,’’ tuturnya.

Kepala Dispertahankan Ponorogo Masun mengakui adanya perbedaan data kasus PMK. Menurutnya, perbedaan itu disebabkan minimnya tenaga medis. Pihaknya hanya memiliki sembilan mantri hewan yang harus meng-cover 21 kecamatan. Sementara di Kecamatan Pudak ada lima mantri hewan yang diterjunkan. ‘’Kami tambah lagi, ini sementara ada tujuh dari IPB (Institut Pertanian Bogor),’’ kata Masun.

Masun menambahkan, persoalan data terkait dengan tiga bagian yang tak terpisahkan. Yakni, objek data terkait ternak yang dilaporkan, pengambilan data terkait keabsahan di lapangan, serta penyajian data atau laporan. Nah, Masun menduga kacau-balau data itu disebabkan adanya prosedur yang tidak dilalui. Artinya, laporan di tingkat kecamatan tidak melalui pengecekan oleh petugas berkompeten. ‘’Yang bisa memastikan sakit atau tidak bukan mereka, tapi tenaga medis yang kami terjunkan,’’ tegasnya.

Masun khawatir sebagian kasus yang ada bukan murni PMK. Tidak menutup kemungkinan disebabkan penyakit lain. Terkait minimnya tenaga medis, pihaknya bakal menambah dokter hewan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. ‘’Supaya by name by address. Setiap ternak punya ID number, ini punya siapa itu siapa. Kalau nggak dicek akan kacau datanya. Termasuk bantuan, vaksinasi, obat, dan lain-lain juga terkait dengan ID number itu,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/