alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

PNS Terlibat Jaringan Calo PPPK, Bupati Ponorogo Jatuhkan Sanksi Hari Ini

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab bakal memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat jaringan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Sederet nama pegawai negeri sipil (PNS) dan guru PPPK terbukti terlibat berdasarkan hasil investigasi tim khusus (timsus) pemkab. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bakal menjatuhkan sanksi dan mengumumkan nama-nama oknum itu hari ini (21/9).

Kang Giri, sapaan bupati, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi diberikan untuk memberikan efek jera. Adapun punishment dikategorikan ringan, sedang, dan berat sesuai peran dan keterlibatan dalam jaringan percaloan tersebut. Pemberian sanksi sekaligus bukti ketegasan pemkab dalam menjaga marwah reformasi birokrasi demi meningkatkan layanan masyarakat. ‘’Ini menjawab kegelisahan publik terkait PPPK. Agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, kami sanksi untuk memberikan efek jera,’’ kata Kang Giri.

Kang Giri mengatakan, laporan yang diterimanya merupakan hasil investigasi yang dilakukan timsus. Pun investigasi dilakukan dengan terukur disertai bukti-bukti kuat. Serta keterangan dari korban maupun ASN dan guru PPPK yang terlibat jaringan tersebut. ‘’Besok (hari ini, Red) nama akan kami sampaikan ke teman-teman, biar publik lega,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Calo PPPK Palsukan Tanda Tangan Kepala BKPSDM Ponorogo

Kang Giri dengan tegas meminta kepada jaringan calo segera mengembalikan dokumen ijazah milik korban yang hingga kini masih disandera. Ada belasan ijazah milik korban yang ditahan jaringan calo yang meminta tebusan sekitar Rp 60 juta-Rp 70 juta. ‘’Segera kembalikan ijazah milik korban, kasihan,’’ pinta bupati.

Informasi yang dihimpun koran ini, selain PNS dan guru PPPK, juga ada seorang pensiunan PNS yang terlibat. Diduga kuat pensiunan itu merupakan otak jaringan yang menyusun skenario serta sistem percaloan ini. Pensiunan itu yang menggerakkan dan membagi tugas koordinator serta subkoordinator jaringan. Hingga kini belum terungkap identitas serta dinas terakhir tempatnya bekerja.

Kang Giri menambahkan, temuan kasus itu menjadi pelajaran penting bagi ASN serta para calon PPPK. Agar mengikuti mekanisme rekrutmen sesuai aturan main yang telah ditentukan pemerintah pusat. Dia menjamin rekrutmen dijalankan tanpa pungutan biaya. Kebetulan, ada oknum yang memanfaatkan situasi. ‘’Kepada seluruh ASN dan calon PPPK, ikuti mekanisme yang baik. Jangan mencari shortcut (jalan pintas, Red) yang merugikan,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab bakal memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat jaringan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Sederet nama pegawai negeri sipil (PNS) dan guru PPPK terbukti terlibat berdasarkan hasil investigasi tim khusus (timsus) pemkab. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bakal menjatuhkan sanksi dan mengumumkan nama-nama oknum itu hari ini (21/9).

Kang Giri, sapaan bupati, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi diberikan untuk memberikan efek jera. Adapun punishment dikategorikan ringan, sedang, dan berat sesuai peran dan keterlibatan dalam jaringan percaloan tersebut. Pemberian sanksi sekaligus bukti ketegasan pemkab dalam menjaga marwah reformasi birokrasi demi meningkatkan layanan masyarakat. ‘’Ini menjawab kegelisahan publik terkait PPPK. Agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, kami sanksi untuk memberikan efek jera,’’ kata Kang Giri.

Kang Giri mengatakan, laporan yang diterimanya merupakan hasil investigasi yang dilakukan timsus. Pun investigasi dilakukan dengan terukur disertai bukti-bukti kuat. Serta keterangan dari korban maupun ASN dan guru PPPK yang terlibat jaringan tersebut. ‘’Besok (hari ini, Red) nama akan kami sampaikan ke teman-teman, biar publik lega,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Utang Tak Kunjung Cair, Proyek Permak Jalan Masuk Bursa Lelang

Kang Giri dengan tegas meminta kepada jaringan calo segera mengembalikan dokumen ijazah milik korban yang hingga kini masih disandera. Ada belasan ijazah milik korban yang ditahan jaringan calo yang meminta tebusan sekitar Rp 60 juta-Rp 70 juta. ‘’Segera kembalikan ijazah milik korban, kasihan,’’ pinta bupati.

Informasi yang dihimpun koran ini, selain PNS dan guru PPPK, juga ada seorang pensiunan PNS yang terlibat. Diduga kuat pensiunan itu merupakan otak jaringan yang menyusun skenario serta sistem percaloan ini. Pensiunan itu yang menggerakkan dan membagi tugas koordinator serta subkoordinator jaringan. Hingga kini belum terungkap identitas serta dinas terakhir tempatnya bekerja.

Kang Giri menambahkan, temuan kasus itu menjadi pelajaran penting bagi ASN serta para calon PPPK. Agar mengikuti mekanisme rekrutmen sesuai aturan main yang telah ditentukan pemerintah pusat. Dia menjamin rekrutmen dijalankan tanpa pungutan biaya. Kebetulan, ada oknum yang memanfaatkan situasi. ‘’Kepada seluruh ASN dan calon PPPK, ikuti mekanisme yang baik. Jangan mencari shortcut (jalan pintas, Red) yang merugikan,’’ pungkasnya. (kid/c1/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru

/