23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Turun Signifkan usai Pemkab Layangkan SE ke OPD

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kendaraan berplat merah yang menunggak pembayaran pajak kendaraan (PKB) menurun secara bertahap dari tahun ke tahun. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo mencatat penurunannya tembus 40 persen. Dari 868 kendaraan pada 2021 lalu turun menjadi 517 kendaraan pada 2022.

Kabid Aset DPPKAD Ponorogo Eka Okgie Rustama menyebut, penurunan itu hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Pihaknya telah mengirimkan surat edaran (SE) yang ditandatangani sekretaris daerah (sekda) ke organisasi perangkat daerah (OPD).

Tiap OPD diperintahkan lekas menuntaskan tunggakan PKB di bawah kewilayahan atau pengguna barang. ‘’Kendaraan apa saja yang harus dibayarkan ada di lampiran surat. Kami kirim sejak awal tahun,’’ katanya.

Mayoritas kendaraan plat merah yang menunggak PKB jenis roda dua (R2). Dari hasil identifikasi, diketahui persoalan tunggakan tersebut lantaran kendaraan dibawa PNS yang telah pensiun.

Kendati kasuistik, jumlahnya mencapai puluhan. Kini, seluruh kendaraan telah dikembalikan dalam keadaan nunggak PKB. ‘’Sudah kami tarik dan sekarang di gudang,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Kang Giri: Saya Akan Menulis di Jawa Pos Radar Ponorogo

Eka tidak menampik masih cukup banyak kendaraan berplat merah yang nunggak pajak di tahun lalu. Namun tidak seluruh kendaraan itu milik pemkab. Sebagiannya menjadi tanggung jawab instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga perguruan tinggi negeri. ‘’Kami kesulitan memilah data berapa yang punya pemkab dan berapa dari instansi vertikal,’’ ujarnya.

Total kendaraan plat merah di Ponorogo sebanyak 2.736 unit. Perinciannya, 2.152 R2, 558 roda empat (R4), dan 26 roda tiga (R3). Nah, urusan PKB untuk seluruh kendaraan milik negara itu tidak harus dibebankan pada pemerintah.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggung jawab PKB dibagi menjadi dua. Pertama, dibebankan pada pengguna anggaran atau OPD terkait. Kedua, dibebankan langsung pada PNS atau pengguna kendaraan. ‘’Ketika anggaran terbatas dapat dibebankan kepada pengguna barang,’’ jelasnya. (kid/fin)

SEPUTAR PAJAK KENDARAAN DINAS

Tunggakan

  • 2021    : 868 kendaraan
  • 2022    : 517 kendaraan

Total Unit Plat Merah

  • 2.152 roda dua
  • 26 roda tiga
  • 558 roda empat
  • 2.736 total

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kendaraan berplat merah yang menunggak pembayaran pajak kendaraan (PKB) menurun secara bertahap dari tahun ke tahun. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo mencatat penurunannya tembus 40 persen. Dari 868 kendaraan pada 2021 lalu turun menjadi 517 kendaraan pada 2022.

Kabid Aset DPPKAD Ponorogo Eka Okgie Rustama menyebut, penurunan itu hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Pihaknya telah mengirimkan surat edaran (SE) yang ditandatangani sekretaris daerah (sekda) ke organisasi perangkat daerah (OPD).

Tiap OPD diperintahkan lekas menuntaskan tunggakan PKB di bawah kewilayahan atau pengguna barang. ‘’Kendaraan apa saja yang harus dibayarkan ada di lampiran surat. Kami kirim sejak awal tahun,’’ katanya.

Mayoritas kendaraan plat merah yang menunggak PKB jenis roda dua (R2). Dari hasil identifikasi, diketahui persoalan tunggakan tersebut lantaran kendaraan dibawa PNS yang telah pensiun.

Kendati kasuistik, jumlahnya mencapai puluhan. Kini, seluruh kendaraan telah dikembalikan dalam keadaan nunggak PKB. ‘’Sudah kami tarik dan sekarang di gudang,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Hujan Tak Rata, Petani Mengeluh Sulit Suplai Air

Eka tidak menampik masih cukup banyak kendaraan berplat merah yang nunggak pajak di tahun lalu. Namun tidak seluruh kendaraan itu milik pemkab. Sebagiannya menjadi tanggung jawab instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga perguruan tinggi negeri. ‘’Kami kesulitan memilah data berapa yang punya pemkab dan berapa dari instansi vertikal,’’ ujarnya.

Total kendaraan plat merah di Ponorogo sebanyak 2.736 unit. Perinciannya, 2.152 R2, 558 roda empat (R4), dan 26 roda tiga (R3). Nah, urusan PKB untuk seluruh kendaraan milik negara itu tidak harus dibebankan pada pemerintah.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggung jawab PKB dibagi menjadi dua. Pertama, dibebankan pada pengguna anggaran atau OPD terkait. Kedua, dibebankan langsung pada PNS atau pengguna kendaraan. ‘’Ketika anggaran terbatas dapat dibebankan kepada pengguna barang,’’ jelasnya. (kid/fin)

SEPUTAR PAJAK KENDARAAN DINAS

Tunggakan

  • 2021    : 868 kendaraan
  • 2022    : 517 kendaraan

Total Unit Plat Merah

  • 2.152 roda dua
  • 26 roda tiga
  • 558 roda empat
  • 2.736 total

Most Read

Artikel Terbaru