alexametrics
24.2 C
Madiun
Friday, May 27, 2022

Banyak GTT Diangkat PPPK, Sekolah di Ponorogo Rekrut Guru Honorer Lagi

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Terangkat satu, muncul lagi. Itulah keberadaan guru honorer alias guru tidak tetap (GTT). Setelah ada 962 dari 1.822 GTT di Ponorogo diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), muncul lagi 150 guru honorer. ‘’Beberapa sekolah mulai lagi mengambil guru honorer karena banyak guru pensiun tahun depan,’’ kata Ruskamto, wakil ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ponorogo, Selasa (23/11).

Namun, para guru honorer baru itu belum mendapat data pokok pendidikan (dapodik). Padahal, syarat mendapat gaji atau upah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah masuk data dapodik dulu. Sejumlah sekolah menggaji guru honorer dari dana komite sekolah. ‘’Kalau sekolah tidak punya komite, bingung mau ambil dana dari mana,’’ terang Ruskamto.

Menurut dia, harapan guru honorer baru itu menjadi PPPK harus menunggu para seniornya rampung mengikuti seleksi. Namun, Ruskamto berharap pihak sekolah tetap menghargai jasa mereka. Sebab, tidak ada lagi yang mengajar jika tanpa bantuan guru honorer itu. Pun, guru PPPK yang lolos seleksi belum mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). ‘’Mereka tetap bisa menerima upah dari dana BOS, tapi setiap sekolah punya kebijakan berbeda,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Bripka Antok Pujianto Tak Bisa ke Lain Vespa

Terpisah, Ketua Forum GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jawa Timur Nurul Hamidah mendesak Pemkab Ponorogo segera mengurus berkas PPPK guru yang sudah lolos seleksi tahap satu. Informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa NIP dapat turun tanpa harus menunggu tes lanjutan. ‘’Prosesnya bergantung penuh pada pemkab, berkasnya segera diurus dan dikirim ke pusat,’’ ungkapnya.

Pihaknya juga menemukan kasus pemotongan gaji guru honorer lantaran sudah diterima PPPK. Ada juga upah yang terpotong lantaran guru honorer dapat tunjangan dari pemerintah daerah. Nurul meminta semua sekolah bersikap adil dalam memberikan upah. Sebab, tunjangan maupun kepastian proses PPPK belum dapat diharapkan penuh. ‘’Tunjangan itu pun tidak turun setiap bulan. Kalau buat kebutuhan sehari-hari bagaimana?’’ tanyanya balik. (mg7/c1/hw/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Terangkat satu, muncul lagi. Itulah keberadaan guru honorer alias guru tidak tetap (GTT). Setelah ada 962 dari 1.822 GTT di Ponorogo diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), muncul lagi 150 guru honorer. ‘’Beberapa sekolah mulai lagi mengambil guru honorer karena banyak guru pensiun tahun depan,’’ kata Ruskamto, wakil ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ponorogo, Selasa (23/11).

Namun, para guru honorer baru itu belum mendapat data pokok pendidikan (dapodik). Padahal, syarat mendapat gaji atau upah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah masuk data dapodik dulu. Sejumlah sekolah menggaji guru honorer dari dana komite sekolah. ‘’Kalau sekolah tidak punya komite, bingung mau ambil dana dari mana,’’ terang Ruskamto.

Menurut dia, harapan guru honorer baru itu menjadi PPPK harus menunggu para seniornya rampung mengikuti seleksi. Namun, Ruskamto berharap pihak sekolah tetap menghargai jasa mereka. Sebab, tidak ada lagi yang mengajar jika tanpa bantuan guru honorer itu. Pun, guru PPPK yang lolos seleksi belum mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). ‘’Mereka tetap bisa menerima upah dari dana BOS, tapi setiap sekolah punya kebijakan berbeda,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Sebut Tempe Ponorogo Setebal Batu Bata

Terpisah, Ketua Forum GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jawa Timur Nurul Hamidah mendesak Pemkab Ponorogo segera mengurus berkas PPPK guru yang sudah lolos seleksi tahap satu. Informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa NIP dapat turun tanpa harus menunggu tes lanjutan. ‘’Prosesnya bergantung penuh pada pemkab, berkasnya segera diurus dan dikirim ke pusat,’’ ungkapnya.

Pihaknya juga menemukan kasus pemotongan gaji guru honorer lantaran sudah diterima PPPK. Ada juga upah yang terpotong lantaran guru honorer dapat tunjangan dari pemerintah daerah. Nurul meminta semua sekolah bersikap adil dalam memberikan upah. Sebab, tunjangan maupun kepastian proses PPPK belum dapat diharapkan penuh. ‘’Tunjangan itu pun tidak turun setiap bulan. Kalau buat kebutuhan sehari-hari bagaimana?’’ tanyanya balik. (mg7/c1/hw/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/