alexametrics
23.7 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

UMK Ponorogo 2022 Selisih Rp 15.960 dari Tahun Ini

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Dengan uang Rp 16 ribu itu sekarang dapat apa? Hanya dapat dipakai beli gula sekilo, rokok sebungkus, atau minyak goreng seliter. Senyatanya, usulan upah minimum kabupaten (UMK) di Ponorogo tahun depan sebesar Rp 1.954.281. Naik Rp 15.960 dari UMK 2021 yang Rp 1.938.322. ‘’Cuma naik kurang dari satu persen,’’ kata Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ponorogo Eko Nugroho, Rabu (24/11).

Pihaknya tidak dapat berbuat banyak kala besaran UMK itu dibahas dalam rapat dewan pengupahan. Ada aturan main di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang membatasi sejumlah kriteria penentuan upah minimum. Yakni, upah minimum provinsi (UMP), UMK tahun 2021, rata-rata konsumsi rumah tangga, rata-rata jumlah anggota keluarga, serta rata-rata banyaknya asisten rumah tangga (ART). ‘’Ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi,’’ terang Eko sembari menyebut UMP Jawa Timur di angka Rp 1.891.567.

Apalagi, PP yang baru tidak memberikan ruang bagi wakil pekerja untuk menyanggah pengupahan minimum itu. Dewan pengupahan yang terdiri wakil disnaker, SPSI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kalangan akademisi lebih dulu melakukan survei sebelum merapatkan usulan besaran UMK. ‘’Kami juga tidak boleh usul di luar PP itu,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pengakuan Mantan Jamaah Thoriqoh Musa As

Ketika ditanya soal keadilan untuk buruh, Eko menjawab bahwa adil itu tidak harus merata. Namun, dia berharap UMK menjadi acuan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di tengah kondisi pandemi. PP 36/2021 yang menggantikan PP 78/2015 juga menimbang keberlangsungan dunia usaha di tengah impitan pandemi. ‘’UMK itu diperuntukkan pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kalau masa kerja lebih dari itu, bisa ambil kesepakatan sendiri dengan pengusaha,’’ jelas Eko.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo Sumeru Heru Prastowo mengapresiasi usulan UMK yang diajukan dewan pengupahan. Usulan itu sekarang sudah berada di meja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Keputusan gubernur kemungkinan turun sebelum pertengahan Desember. ‘’Belum ada pengusaha yang minta penangguhan,’’ tuturnya. (mg7/c1/hw)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Dengan uang Rp 16 ribu itu sekarang dapat apa? Hanya dapat dipakai beli gula sekilo, rokok sebungkus, atau minyak goreng seliter. Senyatanya, usulan upah minimum kabupaten (UMK) di Ponorogo tahun depan sebesar Rp 1.954.281. Naik Rp 15.960 dari UMK 2021 yang Rp 1.938.322. ‘’Cuma naik kurang dari satu persen,’’ kata Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ponorogo Eko Nugroho, Rabu (24/11).

Pihaknya tidak dapat berbuat banyak kala besaran UMK itu dibahas dalam rapat dewan pengupahan. Ada aturan main di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang membatasi sejumlah kriteria penentuan upah minimum. Yakni, upah minimum provinsi (UMP), UMK tahun 2021, rata-rata konsumsi rumah tangga, rata-rata jumlah anggota keluarga, serta rata-rata banyaknya asisten rumah tangga (ART). ‘’Ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi,’’ terang Eko sembari menyebut UMP Jawa Timur di angka Rp 1.891.567.

Apalagi, PP yang baru tidak memberikan ruang bagi wakil pekerja untuk menyanggah pengupahan minimum itu. Dewan pengupahan yang terdiri wakil disnaker, SPSI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kalangan akademisi lebih dulu melakukan survei sebelum merapatkan usulan besaran UMK. ‘’Kami juga tidak boleh usul di luar PP itu,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Ponorogo Bingung Pilih Tema Kembangkan Taman Wisata Ngembag

Ketika ditanya soal keadilan untuk buruh, Eko menjawab bahwa adil itu tidak harus merata. Namun, dia berharap UMK menjadi acuan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di tengah kondisi pandemi. PP 36/2021 yang menggantikan PP 78/2015 juga menimbang keberlangsungan dunia usaha di tengah impitan pandemi. ‘’UMK itu diperuntukkan pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kalau masa kerja lebih dari itu, bisa ambil kesepakatan sendiri dengan pengusaha,’’ jelas Eko.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo Sumeru Heru Prastowo mengapresiasi usulan UMK yang diajukan dewan pengupahan. Usulan itu sekarang sudah berada di meja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Keputusan gubernur kemungkinan turun sebelum pertengahan Desember. ‘’Belum ada pengusaha yang minta penangguhan,’’ tuturnya. (mg7/c1/hw)

Most Read

Artikel Terbaru

/