23.7 C
Madiun
Monday, January 30, 2023

Penyederhanaan Jabatan, ASN Diinstruksikan Kerja Kolaboratif

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Ponorogo berkurang ratusan orang tahun lalu. Catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Ponorogo menunjukkan 808 ASN telah ‘gantung sepatu’ alias memasuki batas usia pensiun (BUP) pada 2022.

Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo memerinci, 708 ASN murni pensiun, sisanya berhenti mengabdi karena berbagai sebab. Di antaranya meninggal dunia 84 pegawai, 8 ASN mundur atas permintaan sendiri.

Alasannya mengurus keluarga maupun kesehatan. Kendati telah memenuhi syarat minimal kerja 20 tahun, dan memasuki usai minimal 50 tahun. ‘’Delapan orang mengajukan masa persiapan pensiun (setahun jelang BUP),’’ ujarnya.

Sebab lain, pensiun atau diberhentikan tidak dengan hormat sebanyak satu orang. Terkait ini, yang bersangkutan tersandung kasus hukum dan telah inkrah. Seorang mantan PNS ini tidak mendapatkan hak-hak pensiunny. ‘’Kalau sebab lain itu tetap mendapatkan hak pensiun. Tapi sudah ada hitungannya sesuai aturan yang berlaku,’’ urainya.

Baca Juga :  Nakes Terpapar Korona, Enam Puskesmas Kurangi Jam Pelayanan

Andi tidak menampik banyaknya PNS yang pensiun mempengaruhi postur kepegawaian. Apalagi jumlahnya cukup besar. Persoalan semakin runyam lantaran nihilnya rekrutmen CPNS sedari tahun lalu.

Namun, persoalan itu telah dipetakan pemerintah pusat. Terbitnya Permenpan-RB 7/2022 tentang Sistem Kerja Setelah Penyederhanaan Jabatan menjadi solusi. ‘’Dengan aturan ini sistem kerja tidak lagi mendasar kasi, tapi tim,’’ ujarnya.

Lewat regulasi itu pemerintah pusat menawarkan sistem kerja dengan melibatkan antar bidang dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD), maupun antar bidang antar instansi. Menurutnya hal itu, dapat menjawab persoalan kekurangan staf akibat banyaknya PNS pensiun tahun lalu. ‘’Agaknya memang pusat menganut prinsip negative growth,’’ ungkapnya.

Melalui sistem kerja yang lebih fleksibel sebagaimana diatur regulasi itu, diharapkan dapat menjadi solusi problem birokrasi ke depan. Mengingat tahun ini, sedikitnya 600-an abdi negara juga telah memasuki BUP. ‘’Mudah-mudahan tahun ini sudah ada rekrutmen CPNS kembali,’’ harapnyaa. (kid/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Ponorogo berkurang ratusan orang tahun lalu. Catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Ponorogo menunjukkan 808 ASN telah ‘gantung sepatu’ alias memasuki batas usia pensiun (BUP) pada 2022.

Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo memerinci, 708 ASN murni pensiun, sisanya berhenti mengabdi karena berbagai sebab. Di antaranya meninggal dunia 84 pegawai, 8 ASN mundur atas permintaan sendiri.

Alasannya mengurus keluarga maupun kesehatan. Kendati telah memenuhi syarat minimal kerja 20 tahun, dan memasuki usai minimal 50 tahun. ‘’Delapan orang mengajukan masa persiapan pensiun (setahun jelang BUP),’’ ujarnya.

Sebab lain, pensiun atau diberhentikan tidak dengan hormat sebanyak satu orang. Terkait ini, yang bersangkutan tersandung kasus hukum dan telah inkrah. Seorang mantan PNS ini tidak mendapatkan hak-hak pensiunny. ‘’Kalau sebab lain itu tetap mendapatkan hak pensiun. Tapi sudah ada hitungannya sesuai aturan yang berlaku,’’ urainya.

Baca Juga :  Kasus HP Meledak di Ponorogo: Baterai Melembung bikin Sirkulasi Udara Memanas

Andi tidak menampik banyaknya PNS yang pensiun mempengaruhi postur kepegawaian. Apalagi jumlahnya cukup besar. Persoalan semakin runyam lantaran nihilnya rekrutmen CPNS sedari tahun lalu.

Namun, persoalan itu telah dipetakan pemerintah pusat. Terbitnya Permenpan-RB 7/2022 tentang Sistem Kerja Setelah Penyederhanaan Jabatan menjadi solusi. ‘’Dengan aturan ini sistem kerja tidak lagi mendasar kasi, tapi tim,’’ ujarnya.

Lewat regulasi itu pemerintah pusat menawarkan sistem kerja dengan melibatkan antar bidang dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD), maupun antar bidang antar instansi. Menurutnya hal itu, dapat menjawab persoalan kekurangan staf akibat banyaknya PNS pensiun tahun lalu. ‘’Agaknya memang pusat menganut prinsip negative growth,’’ ungkapnya.

Melalui sistem kerja yang lebih fleksibel sebagaimana diatur regulasi itu, diharapkan dapat menjadi solusi problem birokrasi ke depan. Mengingat tahun ini, sedikitnya 600-an abdi negara juga telah memasuki BUP. ‘’Mudah-mudahan tahun ini sudah ada rekrutmen CPNS kembali,’’ harapnyaa. (kid/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru