alexametrics
23.3 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Kementerian PUPR Belum Serahterimakan Pasar Legi ke Pemkab Ponorogo

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Megahnya bangunan Sar Legi (Pasar Legi) tak kunjung diserahterimakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Sebelum aset itu diserahkan secara resmi, pemkab tak berwenang menarik retribusi.

Sekda Ponorogo Agus Pramono menilai bahwa serah terima aset itu mendesak. Pasalnya, retribusi Sar Legi menyumbang pendapatan paling besar di antara pasar tradisional lain di kabupaten ini. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar tradisional tahun ini ditarget mencapai Rp 4 miliar. ‘’Harus segera mengurus serah terima di kementerian agar dapat segera menarik retribusi,’’ kata Agum Pram, sapaan Agus Pramono, Jumat (25/3).

Sekda telah menugaskan dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdagkum). Dia menargetkan tuntas akhir bulan ini. ‘’Dengan sisa bulan yang sudah mendekati akhir Maret ini dipastikan bisa selesai,’’ ujarnya.

Jika Sar Legi lekas diserahterimakan, maka pemkab punya sisa delapan bulan untuk mendulang pendapatan. Harapannya, target PAD dari sektor retribusi pasar tradisional itu terpenuhi. Sebaliknya, jika serah terima molor, tempo waktu yang tersisa semakin berkurang. ‘’Target kami sisa delapan bulan ini segera dapat menerapkan retribusi,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Libur Sekolah Telah Tiba, Siswa Diminta Patuhi Prokes

Entah mengapa pasar seluas 32.172 meter persegi yang revitalisasinya menelan APBN Rp 133 miliar itu tak kunjung diserahterimakan.  Padahal, pasar tradisional lain yang turut direvitalisasi pemerintah pusat telah diserahterimakan. Seperti Pasar Somoroto, Pasar Burung, dan pasar tradisional lain. ‘’Yang lain itu sudah serah terima dan retribusinya berjalan,’’ ungkap Sekda.

Agum Pram menyebutkan, langkah percepatan itu merupakan wujud optimalisasi PAD 2022 yang ditarget meningkat menjadi Rp 2,29 triliun. Sementara retribusi pasar termasuk dalam pos pajak daerah yang dipatok membukukan pendapatan Rp 94 miliar.  ‘’Kami sudah bentuk tim optimalisasi PAD yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dishub, dan satpol PP. Tim ini yang akan memastikan target PAD 2022 tercapai,’’ tuturnya. (kid/c1/fin/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Megahnya bangunan Sar Legi (Pasar Legi) tak kunjung diserahterimakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Sebelum aset itu diserahkan secara resmi, pemkab tak berwenang menarik retribusi.

Sekda Ponorogo Agus Pramono menilai bahwa serah terima aset itu mendesak. Pasalnya, retribusi Sar Legi menyumbang pendapatan paling besar di antara pasar tradisional lain di kabupaten ini. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar tradisional tahun ini ditarget mencapai Rp 4 miliar. ‘’Harus segera mengurus serah terima di kementerian agar dapat segera menarik retribusi,’’ kata Agum Pram, sapaan Agus Pramono, Jumat (25/3).

Sekda telah menugaskan dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdagkum). Dia menargetkan tuntas akhir bulan ini. ‘’Dengan sisa bulan yang sudah mendekati akhir Maret ini dipastikan bisa selesai,’’ ujarnya.

Jika Sar Legi lekas diserahterimakan, maka pemkab punya sisa delapan bulan untuk mendulang pendapatan. Harapannya, target PAD dari sektor retribusi pasar tradisional itu terpenuhi. Sebaliknya, jika serah terima molor, tempo waktu yang tersisa semakin berkurang. ‘’Target kami sisa delapan bulan ini segera dapat menerapkan retribusi,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Pemkab Ponorogo Putus Kontrak 67 Relawan Covid-19

Entah mengapa pasar seluas 32.172 meter persegi yang revitalisasinya menelan APBN Rp 133 miliar itu tak kunjung diserahterimakan.  Padahal, pasar tradisional lain yang turut direvitalisasi pemerintah pusat telah diserahterimakan. Seperti Pasar Somoroto, Pasar Burung, dan pasar tradisional lain. ‘’Yang lain itu sudah serah terima dan retribusinya berjalan,’’ ungkap Sekda.

Agum Pram menyebutkan, langkah percepatan itu merupakan wujud optimalisasi PAD 2022 yang ditarget meningkat menjadi Rp 2,29 triliun. Sementara retribusi pasar termasuk dalam pos pajak daerah yang dipatok membukukan pendapatan Rp 94 miliar.  ‘’Kami sudah bentuk tim optimalisasi PAD yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dishub, dan satpol PP. Tim ini yang akan memastikan target PAD 2022 tercapai,’’ tuturnya. (kid/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/