PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo terdeteksi tidak masuk kerja di hari kejepit kemarin (24/3). Dari pantauan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, aplikasi Absensi Jathil mendeteksi 142 ASN tidak masuk kerja setelah sebelumnya libur dua hari. Mereka berasal dari 56 organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo mengungkapkan, monitoring dan evaluasi masuk kerja setelah liburan bagi ASN tak perlu turun ke saban OPD. Cukup melalui aplikasi Absensi Jathil. Aplikasi tersebut telah digunakan bagi 56 OPD, termasuk kecamatan dan sejenisnya. ‘’Yang belum itu guru dan puskesmas,’’ kata Andi.
Dari hasil monev terdeteksi 4,8 persen atau 142 orang dari total ASN sebanyak 2.908 orang tidak masuk kerja. Namun, dipastikan nihil pegawai yang bolos kerja. Paling banyak izin tugas luar sebanyak 93 pegawai, izin karena kendala teknis 23 pegawai, izin mengikuti diklat 12 pegawai, cuti sakit delapan pegawai, dan kepentingan keluarga enam pegawai.
‘’Kendala teknis itu bisa karena HP-nya rusak atau sinyal jelek sehingga tidak bisa absensi via aplikasi,’’ katanya.
Kendati berizin, beberapa pegawai yang mengajukan izin kemarin terancam dikenai pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Yakni enam orang yang cuti karena kepentingan keluarga terancam dikenai pemotongan dua komponen TPP (kehadiran maupun aktivitas, Red).
Serta delapan orang sakit yang dikenai pemangkasan satu komponen TPP (aktivitas, Red). ‘’Komponen TPP itu ada dua yaitu kehadiran dan aktivitas. Di dalamnya itu ada penilaian sendiri, ada hitungannya sendiri,’’ tegasnya.
Sanksi pemotongan TPP diberlakukan lantaran izin kepentingan keluarga dianggap sama dengan pegawai yang bolos. Hanya, untuk yang bolos mendapatkan tambahan catatan negatif kedisiplinan. ‘’Yang bolos gak ada, jadi memang aplikasi Absensi Jathilan ini luar biasa untuk mengurangi ketidakdisiplinan teman-teman ASN karena termonitor semua,’’ pungkasnya. (kid/fin)
