alexametrics
28.9 C
Madiun
Friday, July 1, 2022

Mendes PDTT: Pakai Rp 3 Triliun Bentuk BUMDes Bersama di Kecamatan

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Anggota Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Presiden Joko Widodo getol turun ke bawah. Para menteri itu tidak jarang membawa kabar gembira. Tak terkecuali, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang Jumat (24/9) turun ke Ponorogo.

Halim mengungkapkan bahwa ada dana senilai Rp 3 triliun peninggalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu. Nah, duit triliunan itu dapat dimanfaatkan masyarakat lewat kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) bersama. ‘’Karena dana tersebut milik masyarakat. Bukan milik pemerintah desa dan juga bukan milik Kementerian Desa,’’ kata Halim.

Baca Juga :  Video Siswa Kuda-kudaan saat Guru Mengajar Viral di Medsos

Dia menuturkan, BUMDes bersama itu di tingkat kecamatan yang keberadaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sama halnya dengan PNPM yang notabene adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan berupa dana bergulir. ‘’Ketika programnya (PNPM, Red) selesai, dananya masih ada,’’ terang kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

Dengan membentuk BUMDes bersama, lanjut Halim, dana warisan PNPM itu dapat dirasakan masyarakat di satu kecamatan. Sebab, masyarakat sebagai pemilik dananya. Seluruh desa dapat berkecimpung di BUMDes bersama itu. ‘’Sistemnya dikelola bersama, badan hukumnya jelas,’’ tegas Halim. (mg7/c1/hw/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Anggota Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Presiden Joko Widodo getol turun ke bawah. Para menteri itu tidak jarang membawa kabar gembira. Tak terkecuali, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang Jumat (24/9) turun ke Ponorogo.

Halim mengungkapkan bahwa ada dana senilai Rp 3 triliun peninggalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu. Nah, duit triliunan itu dapat dimanfaatkan masyarakat lewat kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) bersama. ‘’Karena dana tersebut milik masyarakat. Bukan milik pemerintah desa dan juga bukan milik Kementerian Desa,’’ kata Halim.

Baca Juga :  Tiga Rekomendasi Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional di 2021

Dia menuturkan, BUMDes bersama itu di tingkat kecamatan yang keberadaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Sama halnya dengan PNPM yang notabene adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan berupa dana bergulir. ‘’Ketika programnya (PNPM, Red) selesai, dananya masih ada,’’ terang kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

Dengan membentuk BUMDes bersama, lanjut Halim, dana warisan PNPM itu dapat dirasakan masyarakat di satu kecamatan. Sebab, masyarakat sebagai pemilik dananya. Seluruh desa dapat berkecimpung di BUMDes bersama itu. ‘’Sistemnya dikelola bersama, badan hukumnya jelas,’’ tegas Halim. (mg7/c1/hw/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/