23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

1.384 Pengajar di Ponorogo Terima SK PPPK

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pengentasan guru honorer bukan isapan jempol semata. Di Ponorogo, ribuan guru telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sepanjang dua tahun terakhir, kuota pengangkatan hampir menyentuh dua ribuan pendidik.

Kendati demikian, pekerjaan rumah (PR) di dunia pendidikan masih panjang. Ribuan guru honorer yang telah mengabdi sekian tahun juga mengantre pengangkatan. Jika belum berubah, jumlah guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo mencapai 2.743 orang. Jumlah itu separo lebih dari total tenaga honorer di lingkup Pemkab Ponorogo sebanyak 4.547 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Andi Susetyo menyatakan pemkab berkomitmen untuk menyelesaikan PR di dunia pendidikan. Sebagaimana instruksi pemerintah pusat dalam implementasi reformasi birokrasi.

‘’Pak Bupati juga mengarahkan agar pemkab untuk menuntaskan pengangkatan PPPK bagi guru honorer. Insyaallah sejauh ini sudah berjalan dengan baik,’’ katanya.

Dua tahun terakhir, 1.384 guru telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK. Perinciannya, tahap I sebanyak 974 guru dan tahap II 410 guru di tahun lalu. Adapun rekrutmen PPPK tahun ini, formasi guru mendapatkan kuota prioritas.

Baca Juga :  SDN Sobrah Gelar Razia Latto-Latto

Dari total 728 kuota PPPK, 541 di antaranya khusus guru. ‘’Tahun ini kami tidak hanya menyelesaikan persoalan guru passing grade, tapi juga ada formasi untuk kategori prioritas (P) II dan III,’’ lanjutnya.

Pemkab tetap mengusulkan rekrutmen PPPK tahun depan ke pusat. Konsekuensinya, daerah harus bersiap menanggung belanja pegawai untuk honorarium guru PPPK. Dalam postur APBD 2023, pemkab menganggarkan Rp 100 miliar untuk honorarium PPPK. ‘’Honorarium PPPK ini teralokasikan dari jatah DAU (dana alokasi umum) yang didapat daerah,’’ jelasnya.

Andi berharap pemerintah pusat turut mengalokasikan formasi guru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya dibuka tahun depan. Hal itu dapat meringankan beban daerah. Sebab honorarium guru PNS tidak lagi membebani keuangan daerah.

‘’Jika rekrutmen PNS sudah ada lampu hijau, kami usulkan agar ada formasi guru. Kalau PNS itu honorariumnya top up. Ada dana segar atau DAU dari pusat, ketika menambah sekian maka di DAU juga akan bertambah,’’ ungkapnya. (kid/fin) 

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pengentasan guru honorer bukan isapan jempol semata. Di Ponorogo, ribuan guru telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sepanjang dua tahun terakhir, kuota pengangkatan hampir menyentuh dua ribuan pendidik.

Kendati demikian, pekerjaan rumah (PR) di dunia pendidikan masih panjang. Ribuan guru honorer yang telah mengabdi sekian tahun juga mengantre pengangkatan. Jika belum berubah, jumlah guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo mencapai 2.743 orang. Jumlah itu separo lebih dari total tenaga honorer di lingkup Pemkab Ponorogo sebanyak 4.547 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Andi Susetyo menyatakan pemkab berkomitmen untuk menyelesaikan PR di dunia pendidikan. Sebagaimana instruksi pemerintah pusat dalam implementasi reformasi birokrasi.

‘’Pak Bupati juga mengarahkan agar pemkab untuk menuntaskan pengangkatan PPPK bagi guru honorer. Insyaallah sejauh ini sudah berjalan dengan baik,’’ katanya.

Dua tahun terakhir, 1.384 guru telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK. Perinciannya, tahap I sebanyak 974 guru dan tahap II 410 guru di tahun lalu. Adapun rekrutmen PPPK tahun ini, formasi guru mendapatkan kuota prioritas.

Baca Juga :  Pawai Alumni Smaga, Kenakan Pakaian Adat dan Napak Tilasi Sekolah

Dari total 728 kuota PPPK, 541 di antaranya khusus guru. ‘’Tahun ini kami tidak hanya menyelesaikan persoalan guru passing grade, tapi juga ada formasi untuk kategori prioritas (P) II dan III,’’ lanjutnya.

Pemkab tetap mengusulkan rekrutmen PPPK tahun depan ke pusat. Konsekuensinya, daerah harus bersiap menanggung belanja pegawai untuk honorarium guru PPPK. Dalam postur APBD 2023, pemkab menganggarkan Rp 100 miliar untuk honorarium PPPK. ‘’Honorarium PPPK ini teralokasikan dari jatah DAU (dana alokasi umum) yang didapat daerah,’’ jelasnya.

Andi berharap pemerintah pusat turut mengalokasikan formasi guru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya dibuka tahun depan. Hal itu dapat meringankan beban daerah. Sebab honorarium guru PNS tidak lagi membebani keuangan daerah.

‘’Jika rekrutmen PNS sudah ada lampu hijau, kami usulkan agar ada formasi guru. Kalau PNS itu honorariumnya top up. Ada dana segar atau DAU dari pusat, ketika menambah sekian maka di DAU juga akan bertambah,’’ ungkapnya. (kid/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru