alexametrics
23.7 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Bawaslu Wacanakan Kurangi Honor Petugas

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo ketar-ketir. Pasalnya, usulan dana hibah untuk pengawasan Pilkada 2020 dikepras hingga tinggal Rp 11,5 miliar. Awalnya, mereka usul Rp 17,9 miliar. Pertimbangannya, ada sejumlah aturan baru dari Bawaslu RI yang harus diakomodasi.

Saat pembahasan terakhir, turun jadi Rp 12,8 miliar. Nominal itu masih dinegosiasikan dengan tim anggaran pemkab setempat. ‘’Kami tetap mengapresiasi. Tapi, di sisi lain, nanti perlu ada efisiensi,’’ kata Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh Jumat (27/9).

Beberapa pekan sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Syaifulloh menghadiri rapat di Makassar. Kala itu Bawaslu RI mengumpulkan seluruh bawaslu daerah untuk sosialisasi aturan baru. Aturan baru itu turun 11 September lalu. ‘’Bawaslu punya standardisasi tersendiri, jadi kami perlu sesuaikan anggaran yang ada dengan itu juga,’’ ujarnya.

Salah satunya masa tugas panitia pengawas kecamatan dan desa (panwascam dan panwasdes). Pun besaran honor harus disesuaikan. Aturan baru Bawaslu RI, honor panwascam harus disesuaikan dengan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK). Per bulan, ketua digaji tertinggi Rp 1,8 juta, sedangkan anggota tertinggi tidak boleh lebih dari Rp 1,6 juta. Besaran honor panwasdes juga berubah. Dari Rp 1,2 juta paling tinggi jadi Rp 900 ribu per bulan. ‘’Mau tidak mau ditekan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  16 Desa di Kabupaten Madiun Dikepung Banjir

Masalahnya, kala itu tim anggaran sempat mengevaluasi usulan hingga tinggal Rp 12,8 miliar. Padahal, sebut Syaifulloh, nominal itu tak cukup mengakomodasi perubahan aturan Bawaslu RI. Pasalnya, kebutuhan anggaran honor petugas memakan porsi antara 60-70 persen. Pihaknya pun mewacanakan memangkas honor para petugas. ‘’Untuk nominalnya, kami sesuaikan standar KPU, tidak pakai acuan tertinggi dari standar bawaslu,’’ terangnya.

Bawaslu juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah tahun depan. Pengetatan di pos-pos pengeluaran lainnya juga akan dilakukan. ‘’Misalnya satuan honor pokja atau staf, nanti akan dikurangi. Kalau jumlah personelnya tidak bisa, karena sudah ada aturannya,’’ tandasnya. (naz/c1/sat)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo ketar-ketir. Pasalnya, usulan dana hibah untuk pengawasan Pilkada 2020 dikepras hingga tinggal Rp 11,5 miliar. Awalnya, mereka usul Rp 17,9 miliar. Pertimbangannya, ada sejumlah aturan baru dari Bawaslu RI yang harus diakomodasi.

Saat pembahasan terakhir, turun jadi Rp 12,8 miliar. Nominal itu masih dinegosiasikan dengan tim anggaran pemkab setempat. ‘’Kami tetap mengapresiasi. Tapi, di sisi lain, nanti perlu ada efisiensi,’’ kata Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh Jumat (27/9).

Beberapa pekan sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Syaifulloh menghadiri rapat di Makassar. Kala itu Bawaslu RI mengumpulkan seluruh bawaslu daerah untuk sosialisasi aturan baru. Aturan baru itu turun 11 September lalu. ‘’Bawaslu punya standardisasi tersendiri, jadi kami perlu sesuaikan anggaran yang ada dengan itu juga,’’ ujarnya.

Salah satunya masa tugas panitia pengawas kecamatan dan desa (panwascam dan panwasdes). Pun besaran honor harus disesuaikan. Aturan baru Bawaslu RI, honor panwascam harus disesuaikan dengan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK). Per bulan, ketua digaji tertinggi Rp 1,8 juta, sedangkan anggota tertinggi tidak boleh lebih dari Rp 1,6 juta. Besaran honor panwasdes juga berubah. Dari Rp 1,2 juta paling tinggi jadi Rp 900 ribu per bulan. ‘’Mau tidak mau ditekan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kekayaan Pemkab Ponorogo Semakin Banyak

Masalahnya, kala itu tim anggaran sempat mengevaluasi usulan hingga tinggal Rp 12,8 miliar. Padahal, sebut Syaifulloh, nominal itu tak cukup mengakomodasi perubahan aturan Bawaslu RI. Pasalnya, kebutuhan anggaran honor petugas memakan porsi antara 60-70 persen. Pihaknya pun mewacanakan memangkas honor para petugas. ‘’Untuk nominalnya, kami sesuaikan standar KPU, tidak pakai acuan tertinggi dari standar bawaslu,’’ terangnya.

Bawaslu juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah tahun depan. Pengetatan di pos-pos pengeluaran lainnya juga akan dilakukan. ‘’Misalnya satuan honor pokja atau staf, nanti akan dikurangi. Kalau jumlah personelnya tidak bisa, karena sudah ada aturannya,’’ tandasnya. (naz/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/