alexametrics
28.9 C
Madiun
Friday, July 1, 2022

Sumur Warga Kesedot Sawah, Pemkab-DPRD Wacanakan Penertiban Sibel Pertanian

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemasangan sumur submersible (sibel) tidak akan selonggar dulu. Pemkab dan DPRD Ponorogo mewacanakan penertiban kedalaman sumur irigasi pertanian itu. Tujuannya, supaya air yang disedot tidak mengganggu air di permukiman warga. Itu berkaca dari banyaknya warga yang kesulitan air bersih saat kemarau panjang. ‘’Penyebab kekeringan di sebagian wilayah adalah keringnya air tanah akibat sumur sibel,’’ kata Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Ponorogo Andi Susetyo Minggu (27/10).

Kalangan petani, kata Andi, umumnya menanam sumur dengan kedalaman sekitar 60 meter. Warga pun menuding mereka sulit mendapatkan air lantaran air dalam tanah tersedot sibel. Bahkan, persoalan ini sempat ramai dibahas di DPRD. Pihaknya pun terlibat. ‘’Dari pembahasan itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan,’’ ujarnya.

Pendataan, sebut Andi, adalah giat pertama yang akan dilakukan. Disperta perlu mengetahui jumlah sumur sibel di persawahan, berikut kedalamannya. Sebenarnya, Kementerian Pertanian (Kementan) punya klasifikasi kedalaman sumur. Dikategorikan dangkal ketika kedalaman maksimal 30 meter, sedang antara 30-60 meter, dan dalam lebih dari 60 meter. Di Ponorogo umumnya kategori sedang.

Baca Juga :  337 Pengusaha Kecil di Ngawi Gagal Dapat Bantuan

Harapannya, bisa masuk kategori sumur dalam. Sehingga, tidak mengganggu cadangan air di kedalaman 30 meter atau sampai 60 meter. ‘’Dengan adanya perbedaan kedalaman, tidak saling mengganggu. Antara kebutuhan petani dengan warga,’’ tuturnya.

Pasca-rapat dengar pendapat (RDP) terkait penertiban sumur sibel, pihaknya sudah mengambil langkah. Pertama, menyebar surat instruksi kepada koordinator penyuluh pertanian tingkat kecamatan untuk mendata sumur para petani. Kedua, mendorong pemerintah desa menerbitkan peraturan desa (perdes). ‘’Wacananya, menerbitkan perda, perbup, atau perdes. Kalau perdes, lebih efektif karena karakteristik pertanian tiap desa berbeda,’’ paparnya.

Penertiban kedalaman sumur idealnya diikuti bantuan pemerintah. Sepanjang 2016 hingga 2018, pemerintah memberi bantuan pemasangan sumur sibel. Angkanya meningkat, mulai Rp 1,1 miliar pada 2016, Rp 2,5 miliar (2017), dan Rp 2,8 miliar (2018). Untuk satu unit sumur, bantuannya senilai Rp 85 juta. Jika tanpa bantuan, petani bisa kewalahan. Sebab, pembuatan sumur dalam menelan biaya lebih dari Rp 200 juta. ‘’Kami ajukan ke kementerian. Kalau APBD, berat juga,’’ pungkas Andi. (naz/c1/sat)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemasangan sumur submersible (sibel) tidak akan selonggar dulu. Pemkab dan DPRD Ponorogo mewacanakan penertiban kedalaman sumur irigasi pertanian itu. Tujuannya, supaya air yang disedot tidak mengganggu air di permukiman warga. Itu berkaca dari banyaknya warga yang kesulitan air bersih saat kemarau panjang. ‘’Penyebab kekeringan di sebagian wilayah adalah keringnya air tanah akibat sumur sibel,’’ kata Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Ponorogo Andi Susetyo Minggu (27/10).

Kalangan petani, kata Andi, umumnya menanam sumur dengan kedalaman sekitar 60 meter. Warga pun menuding mereka sulit mendapatkan air lantaran air dalam tanah tersedot sibel. Bahkan, persoalan ini sempat ramai dibahas di DPRD. Pihaknya pun terlibat. ‘’Dari pembahasan itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan,’’ ujarnya.

Pendataan, sebut Andi, adalah giat pertama yang akan dilakukan. Disperta perlu mengetahui jumlah sumur sibel di persawahan, berikut kedalamannya. Sebenarnya, Kementerian Pertanian (Kementan) punya klasifikasi kedalaman sumur. Dikategorikan dangkal ketika kedalaman maksimal 30 meter, sedang antara 30-60 meter, dan dalam lebih dari 60 meter. Di Ponorogo umumnya kategori sedang.

Baca Juga :  Penyebar Video Syur Siswi SMK Ditangkap, Tak Disangka Ini Pelakunya

Harapannya, bisa masuk kategori sumur dalam. Sehingga, tidak mengganggu cadangan air di kedalaman 30 meter atau sampai 60 meter. ‘’Dengan adanya perbedaan kedalaman, tidak saling mengganggu. Antara kebutuhan petani dengan warga,’’ tuturnya.

Pasca-rapat dengar pendapat (RDP) terkait penertiban sumur sibel, pihaknya sudah mengambil langkah. Pertama, menyebar surat instruksi kepada koordinator penyuluh pertanian tingkat kecamatan untuk mendata sumur para petani. Kedua, mendorong pemerintah desa menerbitkan peraturan desa (perdes). ‘’Wacananya, menerbitkan perda, perbup, atau perdes. Kalau perdes, lebih efektif karena karakteristik pertanian tiap desa berbeda,’’ paparnya.

Penertiban kedalaman sumur idealnya diikuti bantuan pemerintah. Sepanjang 2016 hingga 2018, pemerintah memberi bantuan pemasangan sumur sibel. Angkanya meningkat, mulai Rp 1,1 miliar pada 2016, Rp 2,5 miliar (2017), dan Rp 2,8 miliar (2018). Untuk satu unit sumur, bantuannya senilai Rp 85 juta. Jika tanpa bantuan, petani bisa kewalahan. Sebab, pembuatan sumur dalam menelan biaya lebih dari Rp 200 juta. ‘’Kami ajukan ke kementerian. Kalau APBD, berat juga,’’ pungkas Andi. (naz/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/