alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Ribuan Honorer di Ponorogo Menanti Diangkat Jadi PPPK

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Sayangnya, jumlah pendidik PNS dan honorer tidak seimbang. Faktor itu pula yang menjadi biang ketimpangan dalam pemerataan kesejahteraan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan, pihaknya saat ini tengah memetakan jumlah riil guru honorer. Kendati proses ini terkendala masih banyaknya sekolah yang belum memperbarui laporannya. ‘’Jadi, guru honorer atau GTT (guru tidak tetap) itu ada dua jenis. Honorer sekolah dan kabupaten,’’ katanya, Minggu (29/5).

Nurhadi menegaskan, hasil pemetaan ini sangat dibutuhkan. Guna menginventarisasi jumlah guru PNS dan honorer. Sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah pusat terkait kebutuhan PPPK guru. Sekaligus mengisi kekosongan tenaga imbas pensiun. ‘’Kabupaten tidak bisa menentukan butuhnya berapa. Kuotanya langsung dipatok pusat,’’ ujarnya.

Pemetaan ini juga untuk mengetahui sekolah mana saja yang minim tenaga PNS. Sehingga tidak ada lagi penumpukan guru di satu sekolah. Sementara sekolah lainnya masih kekurangan. ‘’Ini yang bahaya, di sekolah sini menumpuk sementara sekolah lain kekurangan guru,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Tren Remiten Turun Imbas Pandemi

Meski secara bertahap guru PPPK diangkat, Nurhadi mengaku belum mampu menjawab kebutuhan guru di sekolah. Problem itu pula yang melatarbelakangi sekolah maupun pemkab mengangkat GTT. Nurhadi belum dapat menyebut angka pasti jumlah GTT tersebut sebelum pemetaan tuntas. ‘’Kebutuhan guru masih kurang banyak, 900 guru PPPK itu belum apa-apa dibanding jumlah honorer guru yang jumlahnya ribuan,’’ ujarnya.

Nurhadi menegaskan, masih banyak GTT yang perlu perhatian. Dia berharap persoalan di kabupaten ini didengar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sehingga guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dapat segera ditetapkan PPPK dan meningkat kesejahteraannya. ‘’GTT banyak yang belum mendapatkan haknya untuk masuk ke PPPK atau PNS,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Sayangnya, jumlah pendidik PNS dan honorer tidak seimbang. Faktor itu pula yang menjadi biang ketimpangan dalam pemerataan kesejahteraan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan, pihaknya saat ini tengah memetakan jumlah riil guru honorer. Kendati proses ini terkendala masih banyaknya sekolah yang belum memperbarui laporannya. ‘’Jadi, guru honorer atau GTT (guru tidak tetap) itu ada dua jenis. Honorer sekolah dan kabupaten,’’ katanya, Minggu (29/5).

Nurhadi menegaskan, hasil pemetaan ini sangat dibutuhkan. Guna menginventarisasi jumlah guru PNS dan honorer. Sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah pusat terkait kebutuhan PPPK guru. Sekaligus mengisi kekosongan tenaga imbas pensiun. ‘’Kabupaten tidak bisa menentukan butuhnya berapa. Kuotanya langsung dipatok pusat,’’ ujarnya.

Pemetaan ini juga untuk mengetahui sekolah mana saja yang minim tenaga PNS. Sehingga tidak ada lagi penumpukan guru di satu sekolah. Sementara sekolah lainnya masih kekurangan. ‘’Ini yang bahaya, di sekolah sini menumpuk sementara sekolah lain kekurangan guru,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Gawat, 30 Siswa SMP di Pacitan Drop Out

Meski secara bertahap guru PPPK diangkat, Nurhadi mengaku belum mampu menjawab kebutuhan guru di sekolah. Problem itu pula yang melatarbelakangi sekolah maupun pemkab mengangkat GTT. Nurhadi belum dapat menyebut angka pasti jumlah GTT tersebut sebelum pemetaan tuntas. ‘’Kebutuhan guru masih kurang banyak, 900 guru PPPK itu belum apa-apa dibanding jumlah honorer guru yang jumlahnya ribuan,’’ ujarnya.

Nurhadi menegaskan, masih banyak GTT yang perlu perhatian. Dia berharap persoalan di kabupaten ini didengar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sehingga guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dapat segera ditetapkan PPPK dan meningkat kesejahteraannya. ‘’GTT banyak yang belum mendapatkan haknya untuk masuk ke PPPK atau PNS,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/