alexametrics
24.7 C
Madiun
Thursday, May 19, 2022

Sopir Truk Langgar Tonase di Ponorogo Bakal Dikenai Sanksi

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo Endang Retno Wulandari menginginkan sanksi tegas agar pengemudi mobil angkutan barang jera melanggar overtonase (kelebihan muatan). Ketika kena tilang sekalipun, armada tetap beroperasi sembari menunggu jadwal sidang.

Di samping itu, hukuman langsung berupa menurunkan kelebihan muatan di tempat juga belum mampu memberikan deterrent effect (efek jera) bagi pengemudi truk atau mobil pikap itu. ‘’Mulai minggu depan kami akan menyusun regulasi yang lebih rigid (keras, Red),’’ kata Retno, Minggu (30/1).

Dia menilai, kombinasi antara sanksi tilang, denda, dan menurunkan muatan bakal lebih memiliki efek gentar. Pengemudi akan berpikir dua kali sebelum mengangkut barang melebihi batas tonase muatan. Dampak sampingan muncul tatkala pengemudi seenak pusarnya mengangkut muatan berlebih. ‘’Kemungkinan nanti ada denda dan harus menurunkan muatan di tempat agar ada efek jera,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Alfamart di Gundik Disatroni Maling 

Dwi Agus Prayitno, wakil ketua DPRD Ponorogo, lebih condong mengefektifkan regulasi yang sudah ada. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas sudah mengatur cukup rinci kendaraan yang boleh melintas di empat kelas jalan. Dwi membenarkan bahwa perda itu belum memuat rinci bentuk sanksi bagi pelanggar. ‘’Aktifkan dulu pos pantau di sejumlah ruas jalan agar pengemudi segan ketika akan melanggar batas muatan,’’ tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (mg7/c1/hw/her)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo Endang Retno Wulandari menginginkan sanksi tegas agar pengemudi mobil angkutan barang jera melanggar overtonase (kelebihan muatan). Ketika kena tilang sekalipun, armada tetap beroperasi sembari menunggu jadwal sidang.

Di samping itu, hukuman langsung berupa menurunkan kelebihan muatan di tempat juga belum mampu memberikan deterrent effect (efek jera) bagi pengemudi truk atau mobil pikap itu. ‘’Mulai minggu depan kami akan menyusun regulasi yang lebih rigid (keras, Red),’’ kata Retno, Minggu (30/1).

Dia menilai, kombinasi antara sanksi tilang, denda, dan menurunkan muatan bakal lebih memiliki efek gentar. Pengemudi akan berpikir dua kali sebelum mengangkut barang melebihi batas tonase muatan. Dampak sampingan muncul tatkala pengemudi seenak pusarnya mengangkut muatan berlebih. ‘’Kemungkinan nanti ada denda dan harus menurunkan muatan di tempat agar ada efek jera,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Reyog Ponorogo Jadi Nominasi Tunggal Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

Dwi Agus Prayitno, wakil ketua DPRD Ponorogo, lebih condong mengefektifkan regulasi yang sudah ada. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas sudah mengatur cukup rinci kendaraan yang boleh melintas di empat kelas jalan. Dwi membenarkan bahwa perda itu belum memuat rinci bentuk sanksi bagi pelanggar. ‘’Aktifkan dulu pos pantau di sejumlah ruas jalan agar pengemudi segan ketika akan melanggar batas muatan,’’ tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (mg7/c1/hw/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/