PONOROGO – Revitalisasi Pasar Songgolangit bakal dibiayai penuh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Angin segar itu diembuskan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dalam rapat paripurna membahas perubahan APBD 2018, Sabtu (29/9). ‘’Ini sangat melegakan,’’ katanya.
Sebab, informasi dari pemerintah pusat itu datang di tengah proses pembahasan APBD-P (perubahan) 2018. Apalagi kondisi keuangan Pemkab Ponorogo juga tengah dibayang-bayangi defisit anggaran. ‘’Tapi, kini (APBD-P 2018) menjadi bergairah dan hidup kembali,’’ ujarnya.
Adanya sokongan APBN, lanjut Ipong, akan meringankan beban APBD. Sebab, sebagian anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk membiayai pembangunan pasar tersebut bisa dialihkan ke kegiatan lain. ‘’Jika itu tidak ada (Pasar Songgolangit dibiayai APBN, Red), pasti kami akan pusing memikirkan,’’ ungkapnya.
Bila ditanggung APBD, kata dia, otomatis bakal dilakukan multiyears. Sebab, pemkab mampu mengalokasikan dana dalam satu tahun anggaran sekaligus. ‘’Tapi, harus terus berdoa agar rencana Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan terealisasi. Sebab, APBN 2019 belum ditetapkan,’’ tuturnya.
Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR, revitalisasi Pasar Songgolangit yang terbakar tahun lalu itu masuk program pembangunan pasar oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1,54 triliun. Rencananya akan dibagikan untuk lima pasar di Indonesia.
Antara lain, di Papua, Bukittinggi, Pasar Johar Semarang, Pasar Klewer Solo, dan Pasar Songgolangit Ponorogo. Anggaran paling besar untuk pembangunan pasar di Papua. Nilainya mencapai Rp 540 miliar. ‘’Sedangkan, Pasar Songgolangit dialokasikan sekitar Rp 244 miliar,’’ sebut Ipong.
Sebelumnya, pemkab berencana merevitalisasi Pasar Songgolangit menggunakan APBD sebesar Rp 90 miliar. Tetapi, karena mendapat bantuan APBN, pembangunan pasar itu akan digarap satu tahun anggaran. ‘’Rencananya, November mendatang sudah memasuki proses lelang,’’ ungkapnya.
Ipong menambahkan, proses pengerjaan akan dilakukan Kementerian PUPR. Sedangkan, peran pemkab hanya menyediakan tempat atau lokasi penampungan bagi para pedagang selama pasar tersebut dibangun tahun depan. ‘’Nanti dibangun empat lantai. Jadi, bukan lima lantai,’’ ujarnya. (her/c1/sat)
