alexametrics
21.8 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Ponorogo Rawan Hidroteorologi

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Bumi Reyog rawan hidrometeorologi. Penetapan sebagai salah satu daerah rawan itu menyusul status siaga darurat bencana yang diberlakukan Pemprov Jatim.

Bupati Ipong Muchlissoni mengaku tidak terkejut dengan penetapan kabupaten ini rawan hidrometeorologi. Sejumlah antisipasi telah disiapkan. ‘’Kami sudah lama mengetahui kalau Ponorogo memiliki titik-titik rawan bencana. Itu sudah kami petakan,’’ kata Bupati Ipong Muchlissoni.

Penetapan status itu diteken Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui Surat Keputusan (SK) 186/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember. Ada 37 daerah kabupaten/kota yang masuk dalam daftar rawan bencana hidrometeorologi selama 150 hari. Termasuk Ponorogo. Beberapa jenis bencana yang dikategorikan dalam bencana hidrometeorologi meliputi banjir, angin kencang, puting beliung, dan tanah longsor. ‘’Di Ponorogo, kami petakan ada 57 titik bencana,’’ sebutnya.

Pemkab, lanjut Ipong, juga sudah melakukan kajian mengenai tipikal bencana yang terjadi selama ini. Di Bumi Reyog, selama ini bencana yang terjadi cenderung tidak membahayakan nyawa. Kecuali longsor yang terjadi di Banaran, Pulung, 2017 lalu. Namun, di sisi lain bencana alam di Ponorogo bisa mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit. ‘’Seperti banjir yang lalu. Cukup lama dan luas. Walaupun tidak ada korban jiwa, tapi korban hartanya lumayan,’’ ujarnya. ‘’Tapi, bukan berarti kita mengecilkan ya. Insya Allah di Ponorogo ini tidak membahayakan,’’ imbuh Ipong.

Baca Juga :  Borderless Film Festival Apresiasi Karya Sineas Lokal

Antisipasi dilakukan daerah menindaklanjuti penetapan status oleh pemprov. Tahun depan, besaran alokasi dana on call tidak berubah. Tetap Rp 5 miliar. Tahun ini dana sebesar itu tidak habis terpakai, masih kembali ke sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Dana taktis itu siap digunakan jika terjadi hal-hal buruk. ‘’Kami pun telah melakukan pengerukan sungai dan pemasangan early warning system (EWS),’’ tegasnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Setyo Budiono menuturkan, dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi bisa diminimalkan. Namun, masyarakat diminta senantiasa waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Setiap tanda alam perlu dideteksi dan diantisipasi sedini mungkin. Tanah gerak pun bisa diminimalkan dengan menutup rekahan tanah. ‘’Ini penting untuk mengurangi risiko bencana,’’ ujarnya. (naz/c1/fin)

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Bumi Reyog rawan hidrometeorologi. Penetapan sebagai salah satu daerah rawan itu menyusul status siaga darurat bencana yang diberlakukan Pemprov Jatim.

Bupati Ipong Muchlissoni mengaku tidak terkejut dengan penetapan kabupaten ini rawan hidrometeorologi. Sejumlah antisipasi telah disiapkan. ‘’Kami sudah lama mengetahui kalau Ponorogo memiliki titik-titik rawan bencana. Itu sudah kami petakan,’’ kata Bupati Ipong Muchlissoni.

Penetapan status itu diteken Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui Surat Keputusan (SK) 186/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember. Ada 37 daerah kabupaten/kota yang masuk dalam daftar rawan bencana hidrometeorologi selama 150 hari. Termasuk Ponorogo. Beberapa jenis bencana yang dikategorikan dalam bencana hidrometeorologi meliputi banjir, angin kencang, puting beliung, dan tanah longsor. ‘’Di Ponorogo, kami petakan ada 57 titik bencana,’’ sebutnya.

Pemkab, lanjut Ipong, juga sudah melakukan kajian mengenai tipikal bencana yang terjadi selama ini. Di Bumi Reyog, selama ini bencana yang terjadi cenderung tidak membahayakan nyawa. Kecuali longsor yang terjadi di Banaran, Pulung, 2017 lalu. Namun, di sisi lain bencana alam di Ponorogo bisa mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit. ‘’Seperti banjir yang lalu. Cukup lama dan luas. Walaupun tidak ada korban jiwa, tapi korban hartanya lumayan,’’ ujarnya. ‘’Tapi, bukan berarti kita mengecilkan ya. Insya Allah di Ponorogo ini tidak membahayakan,’’ imbuh Ipong.

Baca Juga :  Magetan “Dikepung” Sampah

Antisipasi dilakukan daerah menindaklanjuti penetapan status oleh pemprov. Tahun depan, besaran alokasi dana on call tidak berubah. Tetap Rp 5 miliar. Tahun ini dana sebesar itu tidak habis terpakai, masih kembali ke sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Dana taktis itu siap digunakan jika terjadi hal-hal buruk. ‘’Kami pun telah melakukan pengerukan sungai dan pemasangan early warning system (EWS),’’ tegasnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Setyo Budiono menuturkan, dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi bisa diminimalkan. Namun, masyarakat diminta senantiasa waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Setiap tanda alam perlu dideteksi dan diantisipasi sedini mungkin. Tanah gerak pun bisa diminimalkan dengan menutup rekahan tanah. ‘’Ini penting untuk mengurangi risiko bencana,’’ ujarnya. (naz/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/