Cerpen oleh Deni Kurniawan*
LAMPU pendapa menyala redup. Angin November membawa bau tanah basah. Derik jangkrik terdengar seperti bisikan rahasia.
Di kursi, bupati duduk menatap kosong ke arah halaman. Matanya sayu.
Di meja, berkas-berkas menumpuk bersama secangkir kopi yang mulai dingin.
“Besok pagi rapat anggaran rumah sakit, Pak,” suara sekretaris pribadi menembus kesunyian.
Bupati hanya mengangguk lalu berkata, “Tinggalkan saja. Aku ingin sendiri malam ini,”.
Dia membuka map cokelat di hadapannya. Surat rekomendasi proyek dan catatan transfer yang belum sempat ditandatangani.
Di sudut kertas ada nama seorang dokter sekalihus direktur rumah sakit daerah.
Ada juga map dengan tulisan sekda, orang yang paling dia percaya.
Satu tanda tangan darinya bisa membuat banyak orang tersenyum. Tapi juga bisa membuatnya kehilangan semuanya.
Dulu, ketika pertama kali terpilih sebagai bupati, dia dikenal idealis.
Dia berjanji akan menolak segala bentuk sogokan dan menghapus sistem jual beli jabatan.
Tapi, waktu berjalan cepat. Janji-janji itu menguap perlahan, digantikan realitas berupa permintaan, tekanan, dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan.
“Semua kepala daerah melakukan ini, Pak,” kata sesorang kepada bupati di suatu ketika.
“Kita hanya menyesuaikan permainan,” lanjut seseorang itu.
Bupati terdiam waktu itu. Entah kenapa, kalimat itu terasa masuk akal.
Pukul 10 malam, hujan mulai turun pelan.
Dari jauh, suara mobil berhenti di halaman.
Empat orang turun dengan jas hujan hitam. Langkah mereka cepat, pasti, dan dingin.
Bupati sempat mengira itu staf protokol atau ajudan baru.
Tapi, ketika seseorang mengetuk pintu sambil menunjukkan kartu kecil bertuliskan KPK, napasnya tercekat.
“Selamat malam, Pak Bupati. Kami dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar seorang petugas.
Semua terasa lambat. Seperti adegan yang sudah lama dia bayangkan tapi berharap tak pernah terjadi.
Singkat cerita, di mobil hitam tanpa pelat dinas, bupati duduk diam.
Tangannya diborgol, matanya menatap ke luar jendela.
Hujan turun deras. Lampu jalan memantul di kaca.
Dalam hati, dia teringat pada masa kecilnya, terkenang perkataan sang bapak.
“Nak, jabatan itu seperti air. Jangan kau genggam terlalu kuat,”.
Kini kata-kata itu menggema di kepala, menghantam dada lebih keras dari suara sirene mobil yang membawanya ke Jakarta malam itu.
Keesokan paginya, berita menyebar cepat.
Salah satunya berjudul Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dicokok KPK.
Orang-orang di warung kopi membicarakannya dengan nada getir.
“Padahal dulu katanya mau bersih-bersih birokrasi,” kata seorang tukang bentor alias becak motor.
“Namanya juga manusia, kadang kalah sama godaan,” sahut yang lain.
Di sel tahanan sementara, bupati memejamkan mata. Di benaknya, wajah rakyat terlintas satu per satu. Mulai petani, pedagang, hingga pegawai kecil yang dulu dia janjikan perubahan.
Dia menyesal, tapi penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat.
“Andai waktu bisa diulang, sku akan lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan kehormatan,” ujarnya lirih. (*)
*Penulis cerpen redaktur Jawa Pos Radar Madiun
