alexametrics
23.5 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Pembukaan KTM ke-12 WTO, Mendag Lutfi Serukan Atasi Krisis Global

JAKARTA – Semua anggota World Trade Organization (WTO) diingatkan untuk menjalankan fungsi organisasi dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral. Seruan itu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar WTO bisa menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan.

Penegasan ini disampaikandalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTOyang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss. ‘’Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi  penting  bagi  banyak  anggota  WTO,  khususnya  negara  berkembang  dan  negara  kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,’’ tegas Mendag Lutfi.

Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan  Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili Mendag Lutfi memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6).

Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus   memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM  ke-12  WTO.Beberapa  isu  prioritas  lainnyaantara  lain  ketahanan  pangan, stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada  petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena  berpengaruh  terhadap  kebutuhan  stok  pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.

Pada pertemuan Cairns Group (CG) (12/6), Djatmiko juga menyampaikan perlunya  mengakomodasi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi  domestik  (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.

Baca Juga :  Jaga Ketersediaan Pasokan, Mendag Pantau Produksi dan Distribusi Migor

Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwasistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang  lebih  parah.

Indonesia  setuju  bahwa  prinsip  dasar  disiplin  perikanan  adalah  untuk  memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF). Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan  pembangunan  negara-negara  yang  mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related  Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya  respons WTO terhadap pandemi. ‘’Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan  teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban  WTO kepada dunia dalam  penanganan pandemi,” kata Mendag Lutfi.

Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTOKTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pertemuan terakhir  dilaksanakan pada 2017 di Argentina.

Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 akan membahas beberapa isu, antara lain pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan  reformasi  WTO.  KTM  ke-12  WTO diharapkan dapat menyepakati beberapa isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.

Dalam pembukaan KTM ke-12 WTO (12/6), Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak Anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan  ketidakpastian  dan  krisis di berbagai bidang, inilah saatnya untuk  menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,” pungkas Dirjen Ngozi. (*)

JAKARTA – Semua anggota World Trade Organization (WTO) diingatkan untuk menjalankan fungsi organisasi dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral. Seruan itu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar WTO bisa menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan.

Penegasan ini disampaikandalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTOyang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss. ‘’Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi  penting  bagi  banyak  anggota  WTO,  khususnya  negara  berkembang  dan  negara  kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,’’ tegas Mendag Lutfi.

Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan  Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili Mendag Lutfi memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6).

Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus   memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM  ke-12  WTO.Beberapa  isu  prioritas  lainnyaantara  lain  ketahanan  pangan, stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada  petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena  berpengaruh  terhadap  kebutuhan  stok  pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.

Pada pertemuan Cairns Group (CG) (12/6), Djatmiko juga menyampaikan perlunya  mengakomodasi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi  domestik  (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.

Baca Juga :  Pasokan Minim, Harga Cabai di Pasar Kota Madiun Nyaris Sentuh Rp 100 Ribu

Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwasistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang  lebih  parah.

Indonesia  setuju  bahwa  prinsip  dasar  disiplin  perikanan  adalah  untuk  memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF). Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan  pembangunan  negara-negara  yang  mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related  Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya  respons WTO terhadap pandemi. ‘’Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan  teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban  WTO kepada dunia dalam  penanganan pandemi,” kata Mendag Lutfi.

Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTOKTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pertemuan terakhir  dilaksanakan pada 2017 di Argentina.

Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 akan membahas beberapa isu, antara lain pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan  reformasi  WTO.  KTM  ke-12  WTO diharapkan dapat menyepakati beberapa isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.

Dalam pembukaan KTM ke-12 WTO (12/6), Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak Anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan  ketidakpastian  dan  krisis di berbagai bidang, inilah saatnya untuk  menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,” pungkas Dirjen Ngozi. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/