BRI, OJK, PERBANAS, dan Kemkomdigi Perkuat Kolaborasi Berantas Scam dan Judi Online
JAKARTA – BRI, judi online, dan kejahatan keuangan digital menjadi fokus kolaborasi Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Sinergi tersebut diperkuat untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital yang digelar di Kantor OJK pada 15 Juli 2026.
Forum tersebut dihadiri Ketua Umum PERBANAS sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Hery Gunardi menegaskan industri perbankan, termasuk BRI, mendukung penuh langkah pemerintah dan regulator dalam menekan praktik perjudian online maupun kejahatan keuangan digital.
Menurut dia, koordinasi antara regulator, pemerintah, dan industri perbankan menjadi kunci mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
Selain memperkuat edukasi kepada masyarakat, perbankan juga terus meningkatkan pengawasan melalui Fraud Detection System (FDS) untuk mendeteksi transaksi maupun rekening yang mencurigakan.
"Industri perbankan, termasuk BRI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan kejahatan keuangan lainnya. Kami telah melakukan koordinasi secara intensif bersama regulator untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan. Di sisi perbankan, kami terus meningkatkan pemanfaatan FDS untuk mendeteksi transaksi maupun rekening yang menunjukkan pola anomali. Rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Hery.
Hery menambahkan, pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial.
Kolaborasi pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, industri perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan karena dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
