alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Kedudukan Anak Angkat dalam Waris Adat Jawa

Penulis adalah Devarinta Hayyu Anandari, Advokat dan Auditor Hukum DEVA HAYYU and Partners serta Ketua Bidang Kuangan dan Perbankan HIPMI Kabupaten Madiun

HUKUM adat waris menunjukkan coraknya yang khas dan aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan aliran pikiran atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran magis relijius, komunal, konkrit, dan kontan.

Oleh karena itu, hakum adat waris memiliki sifat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat. Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu – waktu.

Dalam hukum adat jawa, pengangkatan anak sangat lazim dilakukan. Terlebih bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau kekerabatan yang sangat dekat maupun alasan ekonomi yang menyebabkan orang tua kandung tidak mampu untuk mengurus anaknya.

Anak angkat akan diurus sebagaimana anak kandung, begitu pula anak angkat memperlakukan orang tua angkatnya akan dihormati dan dirawat sebagaimana orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak dalam hukum adat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Dilakukan secara terang artinya pengangkatan anak dilakukan di hadapan tokoh, tetua adat, ketua adat, kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya dikatahuiumum. Dengan demikian sering dilakukan upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga dan handai taulan. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) dilakukan upacara dheko legal ema sehingga disebut anaklegal ema, dan di Jawa melalui peras, di Bali disebut sentana;
  2. ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira-kira berusia sebelum satu tahun. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak piara. Anak piara diambil ketika ia sudah mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piara; jika diukur dengan usia, maka diperkirakan di atas satu tahun;
  3. tinggal bersama orang tua angkatnya. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak asuh. Anak asuh boleh tinggal dengan orang tua kandung, boleh pula tinggal di pondokan, atau tinggal di asrama/panti asuhan atau boleh tinggal dengan orang tua asuh; dibesarkan, artinya jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut dikawinkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak
  4. melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri/Agama). Sebab pengangkatan anak melalui adopsi usia si anak boleh di atas 1 tahun bahkan hingga 15 tahun (lihat UU tentang Kesejahteraan anak dan Peraturan Pemerintahnya).

Di Jawa kedudukan hukum anak anak angkat sebagai ahli waris terhadap harta benda peninggalan orang tua menerima air dari dua sumber. Waulaupun demikian, masalah waris sering terjadi pada pasangan yang tidak memiliki keturunan namun memiliki anak angkat.

Oleh kerabat atau saudara kandung dari pasangan tersebut, keberadaan anak angkat sering diabaikan bahkan dianggap tidak ada. Hal ini berkaitan dengan waris dari pasangan yang tidak memiliki anak tersebut Akibat timbul sengketa yang bermuara ke pengadilan karena anak angkat dianggap tidak meiliki ha katas warisan padahal telah memenuhi syarat pengangaktan sesuai hukum adat.

Baca Juga :  6 Ahli Waris Lahan TK Dharma Wanita Gugat Pemkot Madiun

Akhirnya perlu dikatakan pula bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan kedudukan anak angkat menentukan sebagai berikut:

  1. Putusan Reg. No. 182 K/Sip./1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat itu. Artinya anakang kat tidak berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya, sebab dalam harta asal ada azas bahwa harta asal Kembali ke asal. Keputusan ini merupakan penegasan terhadap keputusan Mahkamah Agung sebelumnya.
  2. Putusan Reg. No. 83 K/Sip./1957 tanggal 24 Mei 1957 bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang pusaka kembali kepada ahli waris menurut garis keturunan darah.
  3. Menurut hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diper kenankan mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya; jadi terhadap harta benda pusaka (barang asal) orang tua angkat, anak angkat tidak berhak mewarisinya. Lihat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37 K/Sip./1959 tanggal 18 Maret 1959. Anak angkat berhak terhadap harta gono gini orang tua angkatnya, sedang terhadap harta asal ia tidak berhak mewaris. Namun, ada pula ditemukan kepada anak angkatnya sebab anak angkat tersebut adalah anak kasus bahwa ibu angkat memberikan sebagian kecil harta asalnya kawinan. Pemberian harta asal oleh ibu angkat yang nota bene ibu biologis suaminya dari perempuan lain hasil hubungan luar pertiriannya itu karena hubungan emosional mereka yang demikian erat. Daripada sang suami diambil oleh wanita lain (ibu si anak), lebih si anak diambil dan diangkat sejak bayi. Dasar pemikirannya adalah baik anak suaminya yang dari perempuan lain itu yang diambil.

Yang di maksud harta gono gini adalah harta yang di perloleh setelah dan saat terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bawaan harta yang di peroleh sebelum maupun setelah perkawinan, misalnya jika perkawinan putus baik secara cerai maupun meninggalnya pasangan atau harta yang berasal dari warisan hibah dari kerabat. Konsep ini berbeda dengan konsep yg di miliki oleh hukum waris islam, dalam hukum waris islam seorang anak angkat tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkat nya.

Perkembangan hukum adat jawa terhadap hak mewaris anak angkat disini bahwa anak angkat berha mewaris harta gono-gini orang tua angkat nya sepanjang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan diatas.untuk harta bawaan dari orang tua angkat menjadi hak dan dikembalikan kepada keluarga atau kerabat dari orangtua angkatnya.

Perbedaan berbagai hukun waris di indonesia bukanlah sebuah kerumitan tetapi keberagaman hukum adat yg berlaku di indonesia yang harus dimaknaiki  sebagai kekayaan budaya yang menjadi choice of law dalam menyelesaikan setiap permasalah warga negara dengan berpijak pada hukum adat dan kebiasaan yang bisa di jadikan reverisi penyelesaian sengketa guna mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. (*)

Penulis adalah Devarinta Hayyu Anandari, Advokat dan Auditor Hukum DEVA HAYYU and Partners serta Ketua Bidang Kuangan dan Perbankan HIPMI Kabupaten Madiun

HUKUM adat waris menunjukkan coraknya yang khas dan aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan aliran pikiran atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran magis relijius, komunal, konkrit, dan kontan.

Oleh karena itu, hakum adat waris memiliki sifat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat. Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu – waktu.

Dalam hukum adat jawa, pengangkatan anak sangat lazim dilakukan. Terlebih bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau kekerabatan yang sangat dekat maupun alasan ekonomi yang menyebabkan orang tua kandung tidak mampu untuk mengurus anaknya.

Anak angkat akan diurus sebagaimana anak kandung, begitu pula anak angkat memperlakukan orang tua angkatnya akan dihormati dan dirawat sebagaimana orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak dalam hukum adat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Dilakukan secara terang artinya pengangkatan anak dilakukan di hadapan tokoh, tetua adat, ketua adat, kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya dikatahuiumum. Dengan demikian sering dilakukan upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga dan handai taulan. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) dilakukan upacara dheko legal ema sehingga disebut anaklegal ema, dan di Jawa melalui peras, di Bali disebut sentana;
  2. ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira-kira berusia sebelum satu tahun. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak piara. Anak piara diambil ketika ia sudah mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piara; jika diukur dengan usia, maka diperkirakan di atas satu tahun;
  3. tinggal bersama orang tua angkatnya. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak asuh. Anak asuh boleh tinggal dengan orang tua kandung, boleh pula tinggal di pondokan, atau tinggal di asrama/panti asuhan atau boleh tinggal dengan orang tua asuh; dibesarkan, artinya jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut dikawinkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak
  4. melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri/Agama). Sebab pengangkatan anak melalui adopsi usia si anak boleh di atas 1 tahun bahkan hingga 15 tahun (lihat UU tentang Kesejahteraan anak dan Peraturan Pemerintahnya).

Di Jawa kedudukan hukum anak anak angkat sebagai ahli waris terhadap harta benda peninggalan orang tua menerima air dari dua sumber. Waulaupun demikian, masalah waris sering terjadi pada pasangan yang tidak memiliki keturunan namun memiliki anak angkat.

Oleh kerabat atau saudara kandung dari pasangan tersebut, keberadaan anak angkat sering diabaikan bahkan dianggap tidak ada. Hal ini berkaitan dengan waris dari pasangan yang tidak memiliki anak tersebut Akibat timbul sengketa yang bermuara ke pengadilan karena anak angkat dianggap tidak meiliki ha katas warisan padahal telah memenuhi syarat pengangaktan sesuai hukum adat.

Baca Juga :  Perjalanan Hidup Manusia

Akhirnya perlu dikatakan pula bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan kedudukan anak angkat menentukan sebagai berikut:

  1. Putusan Reg. No. 182 K/Sip./1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat itu. Artinya anakang kat tidak berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya, sebab dalam harta asal ada azas bahwa harta asal Kembali ke asal. Keputusan ini merupakan penegasan terhadap keputusan Mahkamah Agung sebelumnya.
  2. Putusan Reg. No. 83 K/Sip./1957 tanggal 24 Mei 1957 bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang pusaka kembali kepada ahli waris menurut garis keturunan darah.
  3. Menurut hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diper kenankan mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya; jadi terhadap harta benda pusaka (barang asal) orang tua angkat, anak angkat tidak berhak mewarisinya. Lihat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37 K/Sip./1959 tanggal 18 Maret 1959. Anak angkat berhak terhadap harta gono gini orang tua angkatnya, sedang terhadap harta asal ia tidak berhak mewaris. Namun, ada pula ditemukan kepada anak angkatnya sebab anak angkat tersebut adalah anak kasus bahwa ibu angkat memberikan sebagian kecil harta asalnya kawinan. Pemberian harta asal oleh ibu angkat yang nota bene ibu biologis suaminya dari perempuan lain hasil hubungan luar pertiriannya itu karena hubungan emosional mereka yang demikian erat. Daripada sang suami diambil oleh wanita lain (ibu si anak), lebih si anak diambil dan diangkat sejak bayi. Dasar pemikirannya adalah baik anak suaminya yang dari perempuan lain itu yang diambil.

Yang di maksud harta gono gini adalah harta yang di perloleh setelah dan saat terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bawaan harta yang di peroleh sebelum maupun setelah perkawinan, misalnya jika perkawinan putus baik secara cerai maupun meninggalnya pasangan atau harta yang berasal dari warisan hibah dari kerabat. Konsep ini berbeda dengan konsep yg di miliki oleh hukum waris islam, dalam hukum waris islam seorang anak angkat tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkat nya.

Perkembangan hukum adat jawa terhadap hak mewaris anak angkat disini bahwa anak angkat berha mewaris harta gono-gini orang tua angkat nya sepanjang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan diatas.untuk harta bawaan dari orang tua angkat menjadi hak dan dikembalikan kepada keluarga atau kerabat dari orangtua angkatnya.

Perbedaan berbagai hukun waris di indonesia bukanlah sebuah kerumitan tetapi keberagaman hukum adat yg berlaku di indonesia yang harus dimaknaiki  sebagai kekayaan budaya yang menjadi choice of law dalam menyelesaikan setiap permasalah warga negara dengan berpijak pada hukum adat dan kebiasaan yang bisa di jadikan reverisi penyelesaian sengketa guna mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. (*)

Most Read

Artikel Terbaru