
DEN HAAG, Jawa Pos Radar Madiun - Kejahatan lintas negara semakin signifikan dan mengancam keamanan nasional serta internasional. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly membangun kerja sama dengan pemerintah Belanda untuk memerangi hal tersebut.
Menurutnya, kejahatan transnasional meningkat seiring kemajuan teknologi karena jangkauannya global. Sehingga pemerintah harus membangun kerja sama bilateral di bidang teknologi digital agar bisa menangkal kejahatan secara efektif.
Pemerintah dirasa perlu memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya untuk melawan kejahatan transnasional secara efektif.
"Untuk itu, Indonesia dan Belanda mendorong kerja sama melalui teknologi digital dan platform media sosial," ujar Yasonna dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Jumat (25/8) waktu setempat.
Contoh kejahatan transnasional yakni perdagangan orang dan penipuan siber. Dalam pertemuan ini, Yasonna ingin Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama antar penegak hukum serta pengawasan perbatasan.
"Pelaku kejahatan ini bisa menjebak calon targetnya dengan berbagai cara. Contohnya dengan membuka lowongan pekerjaan, setelah itu para korban tidak boleh pulang. Pemerintah harus kerja sama melawan kejahatan," tegasnya.
Indonesia telah mencipatakan database korban kejahatan berhasil dipulangkan dan mengetatkan keimigrasian. Serta melakukan perjanjian bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum dengan berbagai negara.
Selanjutnya, kerja sama dengan Belanda ini semakin menguatkan keamanan dan melindungi masyarakat. Hubungan bilateral kedua negara ini di bidang hukum menunjukkan tren positif.
Rutin berdialog setiap tahun dalam forum Indonesia-The Netherlands Legal Update (INLU). Melibatkan pemerintah, penegak hukum, organisasi sipil, sampai pakar hukum dan akademisi, dengan tujuan sharing pengalaman di bidang hukum.
Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda Dilan Yeşilgöz-Zegerius memuji Yasonna terkait peningkatan kerja sama. Belanda mendukung dalam memerangi kejahatan serta pemajuan HAM.
Selain membahas terkait kerja sama di bidang hukum, Yasonna membahas terkait bidang pemasyarakatan bersama organisasi Reclassering Nederland Johan Bac, dan perwakilan CILC (Centre for International Law Cooperation) Anne-Marie Bruist.
Sejak 2019 Indonesia beserta Reclassering dan CILC telah bekerja sama untuk memberikan kepada para pejabat dan petugas pemasyarakatan di banyak wilayah di Indonesia.
Dalam pertemuan ini ketiga belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan sanksi alternatif.
"Indonesia dapat belajar dari Belanda dalam menangani tersangka dan terpidana, khususnya dalam penerapan sanksi alternatif dan kerja sosial," sebut Yasonna.
Yasonna juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP ini mereformasi pendekatan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.
"Kerja sama dengan Belanda dapat membantu Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan KUHP yang baru dalam menerapkan pidana alternatif, karena Belanda telah lebih dahulu menerapkan sistem pidana alternatif dan keadilan restoratif," ungkapnya.
Dalam pertemuan bilateral ini, menkumham didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia Mayertas dan Sekretaris Jenderal Menteri Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Staf Khusus bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur Pelayanan Komunikasi HAM. (fac/naz/*)



