Gandeng ITB dan PT DI, Dirjen Imigrasi Inisiasi Patroli Drone di Perbatasan Negara
Jawa Pos Radar Madiun - Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah revolusioner dalam memperketat sistem keamanan dan pengawasan kedaulatan di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia.
Pihak imigrasi resmi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi proyek pertahanan canggih bertajuk “Pagar Digital”.
Sinergi strategis ini dibahas secara mendalam oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, usai menggelar rapat bersama perwakilan akademisi ITB di Gedung Ditjen Imigrasi, Selasa (30/6).
Hendarsam membeberkan bahwa ide awal program ini lahir dari keprihatinannya saat menghadiri eksibisi pertahanan di Singapura, di mana belum ada alat pengamanan perbatasan buatan anak bangsa.
"Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara," tutur Hendarsam menjelaskan potensi besar insinyur lokal.
Awasi Jalur Tikus Sepanjang Ribuan Kilometer
Hendarsam menjelaskan bahwa Indonesia memiliki bentangan wilayah perbatasan darat yang sangat luas mencapai 3.111 kilometer yang dinilai sangat rawan menjadi titik perlintasan ilegal.
Dari total bentangan masif tersebut, pemerintah baru bisa menyediakan 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di kawasan Kalimantan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur.
Kondisi infrastruktur pengawasan konvensional tersebut dinilai masih sangat terbatas karena beberapa pos tercatat belum aktif atau terhambat oleh Perjanjian Lintas Batas.
Berdasarkan data resmi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi yang tercatat dokumennya mencapai angka 679.867 orang.
