Pemkab Madiun Subsidi Biaya Angkut, Harga Beras Berhasil Ditekan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Gayung bersambut, langkah Pemkab Madiun memasifkan distribusi beras subsidi stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP disambut positif Perum Bulog.
Apalagi, pemkab setempat juga memberikan bantuan biaya transport angkutan untuk mempemudah distribusi di wilayah Kabupaten Madiun.
‘’Kami akan menyiapkan stok beras SPHP yang cukup,’’ ujar Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog Madiun Hendra Kurniawan.
Menurutnya, bantuan angkut dari Pemkab Madiun sangat efektif bagi para pedagang. Sebab akan menekan harga beras SPHP yang dijual ke masyarakat.
Selama ini pedagang kios pasar, kios modern hingga BUMDesma atau BUMDesa mengambil sendiri beras ke Bulog.
Mau tidak mau ada biaya tambahan yang dikeluarkan pedagang untuk angkutan.
‘’Mereka yang biasanya mengambil sendiri untuk dijual, nantinya dibiayai oleh pemkab. Sehingga distribusi beras SPHP untuk menekan kenaikan harga semakin lancar,’’ katanya.
Terkait dukungan stok, Hendra pun menyebut stoknya aman.
Baik di Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun yang masih menjadi wilayah kerjanya.
Meski produksi beras lokal turun lantaran belum masuk musim penen, Bulog masih mempunyai sumber pasokan melalui impor beras. ‘’Sehingga jangan sampai panic buying,’’ tuturnya.
Dia menjelaskan tidak ada pembatasan terkait penjualan beras SPHP dari pedagang ke konsumen.
Jumlah beras SPHP yang dijual hanya disesuaikan dengan tingkat kewajaran. Sehingga, satu orang boleh membeli satu atau dua sak beras subsidi tersebut.
Sedangkan pembeli yang memborong lima sak lebih tentu tidak dilayani.
‘’Kalau lebih dari tingkat kewajaran berpotensi diperjualbelikan kembali sehingga bantuan subsidi tidak tepat sasaran,’’ jelasnya.
Beras SPHP dibandrol dengan harga Rp 54.500 per sak. Perum Bulog Madiun mendistribusikan beras SPHP ke sembilan pasar di wilayah kabupaten Madiun.
Pun kepada kurang lebih 20 pedagang yang terdaftar oleh pemkab setempat.
Untuk menekan kenaikan harga, Perum Bulog Madiun pun kerap terlibat dalam operasi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) hingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
‘’Februari sampai Maret depan bahkan sudah ada jadwalnya,’’ imbuhnya. (odi/aan)



