Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Silpa 2023 Kabupaten Madiun Capai Rp 172 Miliar, BPKAD: Ini Progres Bagus

D
Penulis: Dian Rahayu❯

 

Ilustrasi anggaran pilkada (DOKUMEN RADAR MADIUN)
Ilustrasi anggaran pilkada (DOKUMEN RADAR MADIUN)


Advertisement

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Serapan APBD Kabupaten Madiun tahun lalu belum maksimal.

Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 mencapai Rp 172 miliar.

“Angka itu masih dalam proses pengerjaan finalisasi, belum fixed,” ujar Kabid Akuntansi dan Aset, BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarini, beberapa waktu lalu.

Advertisement

Ririn mengeklaim jumlah Silpa 2023 jauh lebih rendah dibanding tahun anggaran 2022. Diketahui, pada tahun sebelumnya angka silpa mencapai Rp 219 miliar.

“Ini progres bagus karena semakin sedikit angka silpa, artinya semakin bagus realisasi anggaran untuk pembangunan dan pengadaan daerah berjalan optimal,” ujarnya.

Ririn menyebutkan dari Rp 172 miliar jumlah silpa tahun lalu, itu sebagian besar disumbang dari anggaran surplus pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

Advertisement

Saat ini pihaknya sedang proses pengerjaan untuk menyelesaikan finalisasi angka.

“Nanti ketika sudah fixed, akan kami serahkan laporan keuangannya kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), setelahnya dari BPK akan audit Pemkab Madiun,” jelasnya.

Dia pun memastikan timnya akan mengupayakan bisa segera diserahkan. Sebab angka silpa tersebut tidak akan bisa digunakan ketika belum mendapat audit dari BPK.

Pun untuk diperuntukan silpa akan diputuskan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Target kami ini tidak ada perubahan lagi dan seperti sebelum-sebelumnya semoga bisa mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) lagi dari BPK,” tutupnya. (ryu/aan)

Advertisement
Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun

Artikel Terkait

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo menyoroti tingginya alokasi belanja barang dan jasa di RAPBD 2027. Anggaran diminta digeser untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo mempertanyakan hilangnya alokasi kesehatan Rp 10,8 miliar di APBD 2027. Pemkab didorong optimalkan aset daerah untuk dongkrak PAD.

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo menyoroti berkurangnya dana transfer pusat sebesar Rp 142,33 miliar dan dana desa Rp 130,92 miliar dalam rancangan APBD 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer