Angka Prevalensi Stunting di Madiun Rendah, Pemkab Libatkan BUMN

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Pemkab Madiun tidak ingin one man show dalam penanganan stunting di daerahnya. Pemerintah desa (pemdes) pun dilibatkan.
Oleh pemkab, sebagian alokasi dana desa (ADD) wajib diperuntukkan untuk penanganan stunting.
‘’Nantinya diwujudkan dengan pemberian makanan tambahan (PMT),’’ ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPA) Kabupaten Madiun Suryanto, kemarin
Bantuan PMT itu bakal diberikan tiga kali dalam sehari. Pagi, siang dan sore hari.
Berapa besaran ADD yang dialokasikan pemdes? Menurutnya disesuaikan dengan jumlah balita stunting di desanya.
Angkanya diambil dari hasil bulan timbang yang digelar setiap bulannya. ‘’Jadi sesuai dengan angka stuntingnya,’’ imbuhnya.
Pemkab Madiun juga melibatkan mitra melalui alokasi Corporate Social Responsibility (CSR).
Saat ini setidaknya ada lima CSR dari BUMN yang ambil bagian dalam penanganan stunting.
CSR itu berupa bantuan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) dan bantuan lainnya khusus balita stunting. Berupa sembako, seperti beras, telur minyak dan lainnya.
‘’Salah satu BUMN baru saja menyalurkan CSR ke Saradan melalui Puskesmas Sumbersari,’’ bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Agung Tri Widodo menyebut penanganan stunting juga dilakukan dengan pelatihan kader posyandu di 206 desa dan kelurahan.
Satu desa atau kelurahan terdapat dua kader posyandu yang dilatih.
Pelatihan oleh puskesmas setempat meliputi tata cara penimbangan hingga bagaimana pemberian asupan gizi balita stunting.
Sehingga setiap posyandu juga ada kader gizi. ‘’Nantinya ada pendampingan dan pengawasan dari puskesmas,’’ tambahnya.
Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun relatif rendah.
Target nasional 9,5 persen dijawab dengan capaian 7,33 persen.
Hasil bulan timbang Februari tersebut menyisakan sekitar satu persen untuk mencapai target pribadi Pemkab Madiun 6,5 persen. (odi/aan)



