
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemilik usaha di Kabupaten Madiun harus menyediakan dana ekstra menyambut lebaran.
Tidak sekadar untuk gaji karyawan, tapi juga memberikan tunjangan hari raya alias THR keagamaan.
Ini berdasarkan PP 36/2021 serta Permenaker 16/2016. Disebutkan, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Madiun Imam Nurwedi mengatakan, pihaknya bakal membuka posko pengaduan THR.
Posko tersebut didirikan untuk mewadahi pengaduan pekerja, jika ada perusahaan yang nakal hingga tak mau membayarkan THR.
"Mengacu tahun sebelumnya, tidak ada aduan masuk. Kita anggap pemberian THR tidak ada masalah," ujarnya.
Disnakerperin juga melakukan pemantauan dengan terjun langsung ke beberapa perusahaan.
Termasuk meminta laporan dari perusahaan secara tertulis.
"Karena di Ramadan ini ada suatu kewajiban dari perusahaan untuk memberikan THR bagi pekerja," ujarnya.
Di Bumi Kampung Pesilat terdapat ribuan perusahaan yang tersebar. Mulai dari perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.
Dalam waktu dekat ini, Disnakerperin juga bakal melayangkan surat edaran ke perusahaan agar memberikan hak karyawan tepat waktu.
"Harapan kami agar perusahaan itu bisa memberikan THR semakin cepat, semakin baik," tandasnya. (ryu/aan)



