Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tower BTS Bodong Ditemukan di Madiun, Satpol PP Ancam Bongkar

D
Penulis: Dian Rahayu❯
BTS Bodong di Desa Sogo, Balerejo, Madiun terancam dibongkar oleh Satpol PP. FOTO: DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN
BTS Bodong di Desa Sogo, Balerejo, Madiun terancam dibongkar oleh Satpol PP. FOTO: DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) ilegal kembali ditemukan di Kabupaten Madiun.


Advertisement

Satpol PP menindaklanjuti temuan tower tanpa izin di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo.

Meski belum berizin, pengerjaan proyek tetap berjalan.

‘’Kami mendapatkan laporan tentang tower belum berizin di Sogo. Saat dicek, sudah dibangun meski belum beroperasi,’’ terang Kabid Penegakan Peraturan Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan, kemarin (7/7).

Advertisement

Sayangnya, saat petugas mendatangi lokasi, pemilik atau penanggung jawab proyek tidak berada di tempat.

Petugas hanya menemui para pekerja dan langsung memberikan imbauan agar pengerjaan sementara dihentikan.

‘’Kami minta pemilik atau penanggung jawab tower datang ke kantor untuk menjelaskan status perizinannya,’’ imbuh Danny.

Advertisement

Pihak Satpol PP juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memantau aktivitas pembangunan.

Sebab, hingga kini belum ada dokumen perizinan resmi yang disampaikan ke pemkab.

Danny menyebut, bila tower belum mengantongi PBG (persetujuan bangunan gedung) atau klasifikasi KBLI yang sesuai, maka jelas melanggar Perda 13/2013 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.

‘’Kalau KBLI dan PBG-nya belum ada, itu jelas melanggar perda. Kami akan dalami dulu tahapannya,’’ katanya.

Penemuan BTS ilegal ini bukan kali pertama.

Menurut Danny, penindakan terhadap tower bodong memang cukup rumit karena banyak pihak terlibat, mulai dari kontraktor, penyedia jaringan, hingga pemilik bangunan.

‘’Untuk tower di Sogo, kami sudah mengantongi nama perusahaan pelaksana, yakni PT Mitra Teel. Kami akan lakukan klarifikasi,’’ tandasnya. (ryu/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Imigrasi Madiun Deportasi Empat WNA Pelanggar Izin Tinggal, 974 Warga Asing dalam Pengawasan

Imigrasi Madiun Deportasi Empat WNA Pelanggar Izin Tinggal, 974 Warga Asing dalam Pengawasan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memperketat pengawasan terhadap 974 WNA di wilayah Madiun Raya. Empat orang telah dideportasi akibat pelanggaran izin tinggal.

Jadwal Pengumuman UMK 2027 Beserta Daftar yang Berlaku di Jawa Timur, Ada Kenaikan?

Jadwal Pengumuman UMK 2027 Beserta Daftar yang Berlaku di Jawa Timur, Ada Kenaikan?

Pemerintah segera menetapkan UMP dan UMK 2027 berpedoman pada UU Pelindungan Pekerja yang baru. Pengumuman UMK dijadwalkan paling lambat 25 November mendatang.

Dukung Program SMK Go Global, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 100 Calon Pekerja Migran Asal Madiun

Dukung Program SMK Go Global, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 100 Calon Pekerja Migran Asal Madiun

Sebanyak 100 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Madiun yang diberangkatkan melalui program SMK Go Global resmi mendapat perlindungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer