Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Transfer Pusat Turun, Pemkab Madiun Genjot PAD

L
Penulis: Loditya Fernandes❯
Bupati Madiun Hari Wuryanto.
Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun harus bergerak cepat menutupi penurunan pendapatan transfer dari pusat yang mencapai Rp 24,5 miliar.


Advertisement

Kondisi ini terungkap dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan Bupati Madiun terhadap perubahan APBD (P-APBD) 2025 di gedung DPRD, Senin (7/7) lalu.

"Penurunan pada pendapatan transfer terjadi karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat," jelas Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Pendapatan transfer pusat yang semula dirancang Rp 1,607 triliun turun menjadi Rp 1,582 triliun.

Advertisement

Penurunan serupa terjadi pada transfer antar daerah, meski angkanya hanya selisih Rp 31,6 juta, dari Rp 61,206 miliar menjadi Rp 61,175 miliar.

"Sebagai gantinya kami akan tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," tegas Hari.

Meski pendapatan transfer turun, pemkab tetap mengalokasikan anggaran besar untuk belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur DPRD dan kesehatan.

Advertisement

Belanja modal peralatan dan mesin naik Rp 12,3 miliar, serta belanja modal gedung dan bangunan bertambah Rp 7,9 miliar.

Hari Wuryanto menegaskan, perubahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah sekaligus memastikan visi dan misi kepala daerah tetap berjalan.

"Meski ada penyesuaian, tujuannya tetap untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya. (odi/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo mempertanyakan hilangnya alokasi kesehatan Rp 10,8 miliar di APBD 2027. Pemkab didorong optimalkan aset daerah untuk dongkrak PAD.

Anggaran Fisik Sisa Rp 80 Juta per Desa, DPRD Desak Pemkab Ponorogo Ambil Alih Proyek Infrastruktur

Anggaran Fisik Sisa Rp 80 Juta per Desa, DPRD Desak Pemkab Ponorogo Ambil Alih Proyek Infrastruktur

Alokasi Dana Desa (DD) Ponorogo pada RAPBD 2027 dipangkas drastis hingga Rp 130,9 miliar. DPRD mendesak Pemkab segera memprioritaskan infrastruktur desa.

Parkir Pasar Sleko Dikelola Perumda Aneka Usaha, Petugas Lama Tetap Dipekerjakan

Parkir Pasar Sleko Dikelola Perumda Aneka Usaha, Petugas Lama Tetap Dipekerjakan

Parkir Pasar Sleko mulai dikelola Perumda Aneka Usaha pada 21 Oktober 2026. Target pendapatan Rp 52,5 juta per bulan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer