
Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun harus bergerak cepat menutupi penurunan pendapatan transfer dari pusat yang mencapai Rp 24,5 miliar.
Kondisi ini terungkap dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan Bupati Madiun terhadap perubahan APBD (P-APBD) 2025 di gedung DPRD, Senin (7/7) lalu.
"Penurunan pada pendapatan transfer terjadi karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat," jelas Bupati Madiun Hari Wuryanto.
Pendapatan transfer pusat yang semula dirancang Rp 1,607 triliun turun menjadi Rp 1,582 triliun.
Penurunan serupa terjadi pada transfer antar daerah, meski angkanya hanya selisih Rp 31,6 juta, dari Rp 61,206 miliar menjadi Rp 61,175 miliar.
"Sebagai gantinya kami akan tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," tegas Hari.
Meski pendapatan transfer turun, pemkab tetap mengalokasikan anggaran besar untuk belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur DPRD dan kesehatan.
Belanja modal peralatan dan mesin naik Rp 12,3 miliar, serta belanja modal gedung dan bangunan bertambah Rp 7,9 miliar.
Hari Wuryanto menegaskan, perubahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah sekaligus memastikan visi dan misi kepala daerah tetap berjalan.
"Meski ada penyesuaian, tujuannya tetap untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya. (odi/aan)



