Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

P-APBD Madiun 2025 Turun Rp 5,39 M, Ini 14 Program Prioritasnya

L
Penulis: Loditya Fernandes❯
Bupati Madiun Hari Wuryanto
Bupati Madiun Hari Wuryanto

Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun menyepakati Rancangan Perubahan APBD 2025.


Advertisement

Kekuatan anggaran turun Rp 5,39 miliar.

Dari semula Rp 2,81 triliun menjadi Rp 2,75 triliun.

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, kemarin (6/8).

Advertisement

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut anggaran akan difokuskan pada 14 program prioritas.

Antara lain Belanja Universal Health Coverage (UHC), perbaikan infrastruktur terdampak refocusing, Bakti Sosial Terpadu (BST), Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan sarana prasarana pendidikan.

"Program ini diselaraskan dengan prioritas pusat dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan umum," jelasnya.

Advertisement

Mas Hari Wur –sapaan akrab bupati– mengakui belum semua aspirasi masyarakat bisa diakomodasi.

Ia meminta maaf karena keterbatasan anggaran.

"Semoga yang belum terakomodasi bisa diprioritaskan ke depan," katanya.

Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) juga menjadi perhatian.

Pemkab meminta seluruh OPD memaksimalkan serapan untuk menekan silpa.

"Gunakan anggaran sesuai kebutuhan dan tepat sasaran," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyebut P-APBD menjadi ruang bupati dan wakil bupati untuk memasukkan program visi-misinya.

Ia juga menyoroti realisasi anggaran yang belum optimal.

"Kami akan terus mengingatkan agar serapan bisa maksimal," tandasnya.

Berdasarkan laporan Banggar, belanja daerah dalam P-APBD mencapai Rp 2,21 triliun atau naik Rp 42,9 miliar dari sebelumnya Rp 2,17 triliun.

Dengan defisit Rp 143,79 miliar, anggaran tetap seimbang melalui surplus pembiayaan netto sebesar Rp 143,79 miliar. (odi/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Anggaran Jalan Cuma Rp 131 Miliar, Fraksi Demokrat DPRD Ponorogo Minta Belanja Barang Dipangkas

Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo menyoroti tingginya alokasi belanja barang dan jasa di RAPBD 2027. Anggaran diminta digeser untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo: Aset Daerah Jangan Cuma Dicatat, Harus Dikelola secara Produktif

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo mempertanyakan hilangnya alokasi kesehatan Rp 10,8 miliar di APBD 2027. Pemkab didorong optimalkan aset daerah untuk dongkrak PAD.

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Transfer Pusat Terpangkas Rp 142 M, Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo Pertanyakan Nasib Pelayanan Dasar

Fraksi Nasdem DPRD Ponorogo menyoroti berkurangnya dana transfer pusat sebesar Rp 142,33 miliar dan dana desa Rp 130,92 miliar dalam rancangan APBD 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer