Pemkab Madiun Hadapi Pemangkasan TKD Rp 206 Miliar, Kemendagri Minta Daerah Mandiri

Jawa Pos Radar Madiun – Tantangan fiskal Pemkab Madiun tahun depan kian berat.
Transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 dipastikan berkurang sekitar Rp 206 miliar.
Kondisi itu terungkap dalam Rakor Optimalisasi Penganggaran APBD 2026 dan Penguatan ETPD 2025 yang digelar di Pendopo Muda Graha, 10 Oktober lalu.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, pemkab akan menyusun strategi penganggaran secara cermat agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu pelayanan publik.
’’Kami tetap berkomitmen agar kebijakan ini tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Ia menjelaskan, pengurangan TKD bukan berarti dana hilang, tetapi dialihkan ke program nasional prioritas.
’’Dana itu digunakan untuk mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan ibu hamil, lansia, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,’’ terangnya.
Agus menekankan, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
’’Daerah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Potensi lokal harus dioptimalkan,’’ pesannya.
Pemkab kini dituntut lebih kreatif dalam menata ulang prioritas anggaran, memastikan efisiensi tanpa mengorbankan program pembangunan strategis. (odi/aan)



