DPUPR Madiun Gandeng Konsultan Lokal, Bantu Ponpes Urus IMB Gratis

Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun mulai menindaklanjuti instruksi bupati terkait percepatan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) pondok pesantren (ponpes).
Langkah itu diambil setelah pendataan menunjukkan sekitar 70 persen dari 102 ponpes aktif belum memiliki dokumen perizinan lengkap.
“Ini memang jadi atensi pascakejadian di Sidoarjo. Kami fasilitasi agar pengurusan IMB, PBG, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bisa berjalan,” ujar Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Boby Saktia Lubis, Jumat (31/10).
Menurut Boby, kendala utama yang dihadapi pengelola ponpes adalah ketiadaan gambar teknis bangunan.
Banyak pesantren kecil membangun secara bertahap tanpa perencanaan detail, sehingga sulit memenuhi syarat administrasi.
“Kami paham para kiai biasanya membangun mencicil. Nah, ini yang kami bantu supaya PBG dan SLF-nya tetap bisa dijalankan,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, DPUPR akan menggelar transfer knowledge bagi pengurus ponpes terkait prosedur dan persyaratan perizinan.
Santri atau perwakilan ponpes akan mendapat pembekalan teknis agar memahami alur pengajuan izin.
“Langkah awalnya kami beri pemahaman dulu. Pengurusan izin ini hal baru bagi mereka, jadi kami lakukan bertahap. Kami terbuka setiap hari kerja di mal perizinan maupun kantor PUPR,” terang Boby.
Untuk mempercepat proses, DPUPR bakal menggandeng konsultan lokal guna membantu penyusunan dokumen teknis bangunan.
Selain itu, pengurus ponpes didorong mengurus izin secara kolektif agar lebih efisien.
“Kami libatkan teman-teman konsultan supaya lebih cepat dan efisien,” tegasnya.
Boby berharap seluruh ponpes di Kabupaten Madiun segera memiliki izin lengkap.
Langkah itu penting untuk menjamin keamanan konstruksi dan mewujudkan pesantren sehat dan mandiri.
“Belum ada target pasti, tapi harapan kami semuanya bisa berizin secepatnya. Itu yang utama,” pungkasnya. (odi/aan)



