Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Progres Pembangunan Gedung Fraksi DPRD Madiun Minus 0,5 Persen

D
Penulis: Dian Rahayu❯
Proyek gedung Fraksi DPRD Madium dikebut karena mengalami minus 0,5 persen. DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN
Proyek gedung Fraksi DPRD Madium dikebut karena mengalami minus 0,5 persen. DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Madiun kembali dikebut setelah sempat mengalami deviasi minus 0,5 persen.


Advertisement

Keterlambatan itu terjadi karena pekerjaan terhenti satu minggu akibat isu aksi dan kerusuhan yang mengarah ke kompleks gedung DPRD beberapa bulan lalu.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, Rika Mekar Gumilang, memastikan progres pekerjaan sudah kembali pada jalurnya.

“Secara umum progres sudah sesuai rencana, hanya minus 0,5 persen karena sempat berhenti seminggu akibat isu aksi dan kerusuhan beberapa bulan lalu yang menyasar area gedung DPRD,” jelasnya, kemarin (13/11).

Advertisement

Untuk menutup deviasi tersebut, DPUPR menambah tenaga dan mendorong percepatan melalui sistem lembur.

Pekerjaan tetap berjalan meski cuaca hujan sesekali mengganggu.

“Kami lakukan percepatan dengan menambah pekerja dan jam kerja lembur. Kendala hujan memang ada, tapi pekerjaan di lantai satu tetap berjalan karena sudah tertutup dak lantai dua,” terangnya.

Advertisement

Saat ini, progres proyek berfokus pada pemasangan atap dan dinding.

Tahapan lain seperti lantai, finishing, hingga instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) menunggu giliran sesuai urutan pekerjaan.

“Pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini meliputi bagian atap dan dinding, sedangkan bagian lainnya segera menyusul sesuai urutan,” ujarnya.

Proyek pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Madiun ini dibiayai APBD dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,5 miliar.

Target penyelesaian dipatok pada 29 Desember mendatang.

Rika optimistis seluruh pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.

“Kami optimistis pekerjaan bisa selesai sesuai kontrak dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” pungkasnya. (ryu/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Imigrasi Madiun Deportasi Empat WNA Pelanggar Izin Tinggal, 974 Warga Asing dalam Pengawasan

Imigrasi Madiun Deportasi Empat WNA Pelanggar Izin Tinggal, 974 Warga Asing dalam Pengawasan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memperketat pengawasan terhadap 974 WNA di wilayah Madiun Raya. Empat orang telah dideportasi akibat pelanggaran izin tinggal.

Jadwal Pengumuman UMK 2027 Beserta Daftar yang Berlaku di Jawa Timur, Ada Kenaikan?

Jadwal Pengumuman UMK 2027 Beserta Daftar yang Berlaku di Jawa Timur, Ada Kenaikan?

Pemerintah segera menetapkan UMP dan UMK 2027 berpedoman pada UU Pelindungan Pekerja yang baru. Pengumuman UMK dijadwalkan paling lambat 25 November mendatang.

Dukung Program SMK Go Global, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 100 Calon Pekerja Migran Asal Madiun

Dukung Program SMK Go Global, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 100 Calon Pekerja Migran Asal Madiun

Sebanyak 100 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Madiun yang diberangkatkan melalui program SMK Go Global resmi mendapat perlindungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer