Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Minta Pemkab Madiun dan Selesaikan Tunggakan Gaji Puluhan Eks Karyawan MUS

L
Penulis: Loditya Fernandes❯
Para eks karyawan MUS diterima Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Ketua Komisi C Rudi Triswahono, dan Ketua Komisi D Djoko Setijono. LODITYA FERNANDES/RADAR MADIUN
Para eks karyawan MUS diterima Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Ketua Komisi C Rudi Triswahono, dan Ketua Komisi D Djoko Setijono. LODITYA FERNANDES/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Aksi demonstrasi eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) kembali mengemuka.


Advertisement

Puluhan pekerja menggandeng Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11), menuntut kejelasan pembayaran gaji yang telah tertunda selama tujuh bulan.

Poster bernada protes dibentangkan, mulai “Bayarkan 7 Bulan Upah Kami” hingga “Buruh Bukan Tumbal Krisis”.

Massa juga menabur bunga sebagai simbol matinya hati nurani manajemen MUS dan pemerintah daerah.

Advertisement

Setelah berorasi sekitar satu jam, perwakilan massa diterima Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Ketua Komisi C Rudi Triswahono, dan Ketua Komisi D Djoko Setijono.

Fery menyebut pihaknya baru menerima paparan lengkap terkait persoalan MUS.

Dia memastikan seluruh keluhan buruh akan disampaikan kepada pemkab dan Komisi C–D segera memanggil manajemen MUS.

Advertisement

“Kami ingin mendengar langsung supaya langkah kami tidak keliru,” ujarnya.

Ketua Komisi C Rudi menjelaskan, masalah keuangan MUS berakar dari kondisi darurat saat pandemi, termasuk kewajiban memberi pakan hewan titipan BKSDA.

Ia menegaskan kredit pribadi direktur lama digunakan sepenuhnya untuk operasional perusahaan.

“Tidak ada indikasi dana digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi persoalan ini tetap harus dituntaskan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D Djoko menegaskan pemerintah harus mengutamakan penyelesaian hak-hak tenaga kerja.

Ia membuka peluang skema penyertaan modal atau pinjaman daerah usai perubahan status MUS menjadi perseroda.

“Dicicil pun tidak masalah, asalkan jelas. Ini menyangkut hidup keluarga mereka,” ujarnya. (odi/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Penertiban Bangunan di Bypass Saradan Ricuh, Warga Minta Biaya Bongkar

Penertiban Bangunan di Bypass Saradan Ricuh, Warga Minta Biaya Bongkar

Penertiban warung Bypass Saradan ricuh saat PT KAI hendak membongkar bangunan. Warga meminta biaya bongkar, sementara 89 bangunan menjadi sasaran.

Motor Ditinggal dengan Kunci Tertancap, Pencuri Asal Magetan Ditangkap

Motor Ditinggal dengan Kunci Tertancap, Pencuri Asal Magetan Ditangkap

Pencurian motor di Madiun terjadi saat kunci Honda Vario masih tertancap. Polisi menangkap pelaku asal Magetan dan mengembalikan motor.

Jalan Tembus Ahmad Yani–Puspem Caruban Baru Digarap 266 Meter, Ini Kendalanya

Jalan Tembus Ahmad Yani–Puspem Caruban Baru Digarap 266 Meter, Ini Kendalanya

Jalan tembus Ahmad Yani–Puspem Caruban mulai dibangun sepanjang 266 meter. Progres 36 persen, kelanjutan proyek terkendala anggaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer