Pengadaan Mobil Siaga hingga Infrastruktur, Ini Daftar Program Prioritas Pemkab Madiun 2026
Jawa Pos Radar Madiun – Sebanyak 17 program kegiatan prioritas resmi menjadi fokus utama Pemkab Madiun dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Penetapan deretan program strategis itu disepakati dalam rapat paripurna bersama DPRD beberapa waktu lalu.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan anggaran yang kian terbatas benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami prioritaskan yang benar-benar strategis dan berdampak,” ungkap Bupati Madiun Hari Wuryanto.
Mas Hari –sapaan bupati– menegaskan fokus pembangunan mengarah pada penguatan sumber daya manusia (SDM), sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penanganan stunting, serta pengendalian inflasi.
Kondisi kemampuan keuangan yang terbatas membuat pemerintah harus mengoptimalkan setiap rupiah.
“Anggaran harus produktif, akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, disepakati 17 program prioritas.
Di antaranya: pengadaan mobil siaga, bakti sosial terpadu, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan infrastruktur jalan.
Kemudian, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, penyusunan DED dan FS Pasar Dungus.
Selain itu, Lisensi Google Learning Education, pendampingan makan bergizi, program sekolah rakyat, penanganan stunting, serta penambahan anggaran listrik PJU.
“Inilah skala prioritas yang akan kami dorong tahun depan,” imbuhnya.
Mas Hari Wur menyebut pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ketahanan pangan menjadi poros utama APBD 2026.
Beberapa sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dijanjikan masuk daftar penanganan.
Di sektor kesehatan, program diarahkan untuk memperkuat pelayanan sekaligus mempercepat target zero TBC pada 2028.
“Pelayanan kesehatan gratis tetap kita lanjutkan, supaya deteksi dini lebih optimal,” jelasnya.
Untuk infrastruktur lain seperti bina marga, pemerintah tetap melakukan penanganan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pasar Dungus juga menjadi perhatian, mengingat perencanaannya sudah berjalan dan dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Bupati menyebut pemerintah pusat berpeluang mengembalikan sebagian intervensi melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah pasar tetap berlanjut, pusat juga akan mendukung,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan pesan utama dewan bahwa APBD 2026 harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan turunnya transfer ke daerah (TKD) dan besarnya belanja mandatori, dia meminta eksekutif berhati-hati dalam menyeleksi program.
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) disebut tetap penting untuk menjaga ruang fiskal.
“Intinya pikirkan rakyat. PAD kita cukup, tinggal dimaksimalkan,” ungkapnya. (odi/aan)
