Kebijakan WFH Dikritik, DPRD Madiun Ragukan Produktivitas ASN

Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Madiun langsung menuai sorotan. DPRD menilai efektivitas kerja dari rumah masih perlu diuji.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono secara terbuka meragukan produktivitas ASN saat tidak bekerja di kantor.

“Apa bisa dipercaya yang WFH itu nanti di rumah betul-betul kerja? Apa foto yang kemarin buat foto lagi laporan? Itu yang harus kita sikapi bersama,” ujarnya.

Fery menilai, potensi manipulasi laporan kerja terbuka lebar jika pengawasan hanya mengandalkan dokumentasi atau foto.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi gangguan operasional di perangkat daerah.

Menurutnya, saat pejabat struktural tetap wajib masuk kantor (WFO), absennya staf justru bisa menghambat koordinasi pekerjaan.

“Kalau ada pekerjaan, siapa yang suruh mengerjakan juga bingung kalau stafnya tidak ada semuanya. Itu yang kurang efektif,” imbuhnya.

Politisi PDIP itu juga mempertanyakan kejelasan mekanisme pengawasan.

Meski telah diatur dalam surat edaran bupati, ia menilai belum ada jaminan konkret terkait kontrol kinerja ASN saat WFH.

“Siapa yang menjamin? Siapa yang memantau staf di rumah itu?” tegasnya.