MADIUN – Wacana peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun mulai mengemuka.
Rencana tersebut muncul dalam pembahasan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan pemkab.
Namun, hingga kini usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum mengarah pada keputusan final.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Madiun Achmad Romadhon mengatakan, proses pengkajian masih berjalan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Masih proses, masih dikaji. Banyak hal yang harus dipertimbangkan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan SOTK tidak hanya melihat kebutuhan daerah, tetapi juga harus selaras dengan regulasi dari pemerintah pusat.
Salah satunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025.
Selain itu, pemkab juga melibatkan kalangan akademisi untuk mendapatkan kajian yang lebih komprehensif.
“Ini masih dalam pengkajian dan kami melibatkan perguruan tinggi,” imbuhnya.
Fokus utama pembahasan memang mengarah pada BPBD.
