DPRD Madiun Soroti Pelebaran Jalan DI Panjaitan, Minta Utamakan Warga

MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun menyoroti polemik rencana pelebaran Jalan D.I Panjaitan menuju pusat pemerintahan (Puspem) Caruban.

Proses perencanaan diminta mengedepankan musyawarah dan komunikasi dengan masyarakat terdampak.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono menegaskan, aspek perlindungan hak warga harus menjadi prioritas, terutama terkait lahan yang menjadi sumber penghidupan.

“Kalau menyangkut hak milik masyarakat, ganti rugi harus sesuai harga pasar, bahkan kalau bisa lebih,” ungkapnya.

Djoko menyebut, hingga saat ini DPRD belum terlibat secara formal dalam polemik tersebut.

Hal itu karena proses komunikasi antara pemerintah dan warga masih berlangsung.

Meski demikian, DPRD memastikan akan turun tangan jika tidak ditemukan titik temu antara kedua belah pihak.

“Ini masih proses musyawarah, DPRD belum masuk. Tapi kalau nanti tidak ada solusi, kami pasti akan bicara,” tegasnya.

Menurutnya, rencana penataan kawasan menuju Puspem Caruban bukan hal baru.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan wajah kota agar lebih representatif.