Kemiskinan Kabupaten Madiun Masih 10 Persen, DPRD Minta Program Tepat Sasaran
Jawa Pos Radar Madiun – Target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Madiun.
DPRD Kabupaten Madiun meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi memastikan program dan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak lebih agresif dalam mendukung target tersebut.
Menurutnya, angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10 persen tidak dapat ditekan dengan pendekatan biasa.
"Target dari pusat harus dilaksanakan. Yang penting sekarang bagaimana seluruh program daerah diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan," ujarnya, Jumat (29/5).
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD berencana menyoroti berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta rapat dengar pendapat bersama OPD terkait.
Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, bukan sekadar terserap secara administratif.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai sektor pertanian masih menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
Sebab, sebagian besar penduduk masih menggantungkan sumber penghasilan dari sektor tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat berbagai program yang mendukung petani, mulai dari kemudahan akses pupuk, peningkatan produktivitas pertanian, hingga optimalisasi pemanfaatan lahan.
